#demokrat#politik

Demokrat Lampung Larang Penggunaan Atribut Partai

Demokrat Lampung Larang Penggunaan Atribut Partai
Maklumat Partai Demokrat. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Lampung mengeluarkan maklumat pelarangan penggunaan atribut partai tanpa izin. Hal itu sebagai imbas dari hasil kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara.

Dalam maklumat tersebut, Demokrat Lampung mengimbau semua pihak tidak menggunakan atribut partai tanpa izin dan dengan tujuan tertentu. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib. 

Bagi masyarakat yang mengetahui perbuatan tersebut, baik dilakukan perseorangan atau kelompok dapat menghubungi 0813-6969 9444. 

"Jika terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan hal di atas, maka akan melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 400 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 Miliar," tulisan dalam maklumat.

Maklumat tersebut dikeluarkan DPD Partai Demokrat Lampung pada 15 Maret 2021 ditandatangani Ketua DPD Demokrat Lampung, M Ridho Ficardo dan Sekretaris Julian Manaf.

Sekretaris Demokrat Lampung, Julian Manaf, mengatakan KLB di Sumatera Utara, berlangsung secara inkonstitusional, ilegal, dan dihadiri bukan kader pemilik suara sah Demokrat. 

"Inkonstitustonal karena melanggar AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan Menteri Hukum dan HAM," kata Julian, Selasa, 16 Maret 2021

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait