#demo#hariburuh#kpu

Demo Hari Buruh di Depan KPU Soal Pemilu 2024

Demo Hari Buruh di Depan KPU Soal Pemilu 2024
Aksi buruh pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2022 di depankantor KPU Jakarta. (Foto:Antara)


Jakarta (Lampost.co)-- Sejumlah buruh menggelar demonstrasi Hari Buruh (May Day) yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu, 1 Mei 2022.

Untuk mengantisipasi aksi ini Polda Metro Jaya mengerahkan 572 personel untuk pengamanan.

"Jumlah personel pengamanan 'May Day' 572 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Minggu, 1 Mei 2022.

Zulpan mengatakan pihak Kepolisian telah menerima surat pemberitahuan terkait demo tersebut koordinator aksi.

"Polda Metro Jaya telah mendapat surat pemberitahuan dari beberapa elemen namun jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya.

Zulpan juga mengimbau agar massa menggelar aksi penyampaian pendapat secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat terutama menjelang berakhirnya bulan Ramadan.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini belum ada pengalihan arus lalu lintas terkait unjuk rasa tersebut.

Dia mengatakan, pengalihan arus lalu lintas akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi lalu lintas di lokasi aksi.

"Situasional, melihat perkembangan. Jumlah buruhnya enggak besar kok," ujarnya.

Dalam unjuk rasa tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani memberantas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

"Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal kepada pers di depan gedung KPU.

Menurut Said, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang sarat budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat. 

Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang. 

Partai Buruh berharap para komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Dia juga meminta KPU tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.


EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait