disabilitas

Data Komprehensif Penyandang Disabilitas Mendesak Diwujudkan

Data Komprehensif Penyandang Disabilitas Mendesak Diwujudkan
(Dok. Lampung Post)


JAKARTA (Lampost.co) -- Data penyandang disabilitas yang komprehensif harus segera diwujudkan agar penanganan berbagai masalah yang dihadapi para penyandang disabilitas dapat segera diatasi. 

"Persoalan yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat ini adalah data penyandang disabilitas yang belum terkonfirmasi dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Sistem Pendataan Nasional yang Terintegrasi sebagai Tindak Lanjut Implementasi dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/12/2020).

Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional itu menghadirkan Angkie Yudistia (Staf Khusus Presiden), Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan), Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI), Nurul Saadah Andriani, SH, MH, (Direktur Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas) sebagai narasumber. 

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, juga menghadirkan Risnawati Utami (Duta United Nation Convention on rights of People with Disabilities (UNCRPD) dari Indonesia) dan Usman Kansong (Ketua Dewan Redaksi Media Group) sebagai panelis.

Menurut Lestari, pemanfaatan data secara komprehensif itu untuk kepentingan penanganan para penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari warga negara. 

Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Indonesia segera memiliki data nasional penyandang disabilitas yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas dan karakteristik dari masing-masing disabilitas.

Apalagi, jelas Legislator Partai NasDem itu, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaran, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang salah satu poin dari PP tersebut adalah tentang ketersediaan Data Nasional Disabilitas.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah memiliki aturan-aturan turunan sebagai petunjuk pelaksanaan agar undang-undang tentang penyandang disabilitas bisa segera operasional.

 

EDITOR

MEDCOM

loading...




Komentar


Berita Terkait