#kekerasanseksual#pelecehanseksual#pemerasan#UUITE

Damar Ungkap Dilema Jerat Hukum Kasus Pelecehan Seksual Online

Damar Ungkap Dilema Jerat Hukum Kasus Pelecehan Seksual <i>Online</i>
Ilustrasi video tak senonoh. Foto: Media Indonesia


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat selama pandemi covid-19. Lembaga Advokasi Perempuan Damar melaporkan ada enam kasus KBGO selama Januari hingga Maret 2021.

Direktur Eksekutif Damar Ana Yunita Pratiwi menjelaskan, KBGO merupakan tindak intimidasi dengan menggunakan video tak senonoh kepada korban perempuan

"Sayangnya belum ada instrumen hukum untuk menjerat pelaku. Jika pakai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka disyaratkan adanya persebaran foto atau video oleh pelaku, baru bisa dilaporkan ke polisi," ujarnya, Jumat, 25 Juni 2021.

Baca: Sopir Angkot di Lampura Peras IRT dengan Gambar Tak Senonoh

 

"Sedangkan sejauh ini proses tindakan yang dilakukan adalah menggunakan video maupun foto sebagai alat ancaman ataupun mengintimidasi agar korban bisa diperdaya pelaku," tambahnya. 

Yang lebih disayangkan lagi, kata Ana, korban harus berulang-ulang menceritakan kasusnya di Unit PPA dan Unit Cyber. Malahan, korban juga rentan mengalami diskriminasi.

"Misalnya dengan pertanyaan, 'Kenapa baru lapor, kamu menikmati?' dan sejenisnya," kata Ana.

Ia berharap pemerintah mau terbuka dan melihat sisi lain dampak pandemi dengan memproteksi adaptasi kebiasaan baru karena sebagian besar masyarakat diarahkan pada penggunaan online

"Melalui pendidikan safety and security bagi pengguna internet, terutama perempuan. Juga mempersiapkan instrumen hukum yang dapat menjerat pelaku KBGO," jelasnya. 

Dia menceritakan, Damar sendiri saat pernah mengalami serangan ketika menggelar webinar bersama perempuan muda se-Sumatera pada 2020 berupa video porno dan chating bernuansa seksual. 

"Secara materiil hukum pidana sudah tidak relate lagi dengan pengertian perkosaan, pencabulan, dan kategori tindakan asusila. Perubahan KUHP ini harus mengikuti pola-pola kejahatan yang terjadi di masyarakat," pungkasnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait