covid-19

Covid Terus Meningkat, Lockdown Belum Jadi Pilihan di Lampung

Covid Terus Meningkat, Lockdown Belum Jadi Pilihan di Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto bersama Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan di Posko Covid-19 Lampung, Selasa, 19 Januari 2021. (Lampost.co/Triyadi Isworo)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung memilih tidak melakukan lock down atau tindakan darurat dengan mengunci akses masuk serta keluar suatu daerah. Lampung juga belum mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sementara itu pandemi Covid-19 di Bumi Ruwa Jurai terus mengalami peningkatan. Sesuai update situasi Covid-19 di Provinsi Lampung periode 18 Maret 2020 - 19 Januari 2021 terdata 8.352 kasus konfirmasi dengan rincian 124 kasus baru dan 8.228 kasus lama. Kemudian 370 kasus suspek dengan rincian 54 kasus baru dan 316 kasus lama. Selanjutnya ada 6.102 kasus selesai isolasi (sembuh) dan 449 kasus kematian. 

Di Lampung ada delapan daerah zona merah (resiko tinggi) yang terdiri dari Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Sementara zona orange (resiko sedang) meliputi Pesawaran, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat dan Mesuji. Kemudian zona kuning (resiko rendah) yakni Tulangbawang. 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan pandemi Covid-19 merupakan fenomena nasional dan internasional. Apabila Lampung mengambil kebijakan lock down maka perekonomian akan mati dan masyarakat juga yang akan menjadi korbannya. Oleh sebab itu pihaknya memilih untuk melakukan langkah agar masyarakat produktif tetapi aman dari Covid-19. 

"Kalau kita konsisten dan tak ada aktivitas, nanti pasti ekonomi mati. Kita mengikuti aturan dari pemerintah pusat, pusatpun melakukan langkah agar masyarakat produktif aman dari Covid-19," katanya di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 19 Januari 2021. 

Kemudian ia mengatakan skema yang dipilih untuk melakukan penanganan Covid-19 yakni menerapkan 3M dan 1T yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Jajaran satuan tugas penanganan Covid-19 juga sudah menerapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Kita tetap produktif agar produksi pertanian kita bagus dan kita bisa makan. Akan jadi bencana kalau kita lockdown, masyarakat tak bisa kerja. Nanti malah bukannya mati kena Covid-19 malah mati karena kelaparan," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Reihana mengatakan penerapan PPKM ditentukan langsung oleh Satgas Covid-19 Pusat bukan atas permintaan provinsi seperti PSBB. Ia meminta agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Sebagai pencegahan, Pemprov Lampung telah menerbitkan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Diketahui terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah yang harus menerapkan PPKM. Antara lain angka kasus kematian dan angka kasus aktif di atas rata-rata nasional. Ditambah dengan angka kesembuhan yang juga di bawah rata-rata nasional serta keterisian rumah sakit rujukan mencapai 70 persen.

"PPKM itu yang menentukan pusat. Maka kita sama-sama bekerja sama untuk memutus rantai Covid-19. Karena kita tidak tahu besok kita terkena sakit atau tidak," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini.

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait