artikelcekfakta

[Cek Fakta] Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot? Ini Faktanya

( kata)
[Cek Fakta] Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot? Ini Faktanya
Tangkapan layar informasi tidak berdasar di media sosial


Beredar sebuah tangkapan layar memperlihatkan seolah judul artikel dengan narasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri menjemput mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tangkapan layar ini beredar di media sosial.

 
Adalah akun facebook Hasta Kirana yang turut mengunggah tangkapan layar itu, Sabtu 17 Oktober 2020. Berikut narasi selengkapnya:

“Tidak Hanya Delapan petinggi kami, Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot Nurmantyo.”


Unggahan ini ramai direspons warganet. Terdiri dari 314 emotikon, 67 komentar dan 42 kali dibagikan.
 

[Cek Fakta] Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot? Ini Faktanya

Penelusuran:
Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri menjemput mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi di media arus utama bahwa Gatot dijemput Polri. Beberapa waktu lalu, Gatot mendatangi Bareskrim Polri. Gatot bersama sejumlah koleganya hendak bertemu dengan para aktivis KAMI yang mendekam di sel. Namun keinginan Gatot tidak terkabulkan.
 
Gatot tidak tahu alasan Polri. Gatot juga tidak keberatan atas penolakan tersebut.

“Ya pokoknya tidak dapat izin, ya tidak masalah,” kata Gatot seperti dilansir Merdeka.com, Kamis 15 Oktober 2020.


[Cek Fakta] Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot? Ini Faktanya
 

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, penangkapan 8 aktivis KAMI karena diduga menyebarkan provokasi hingga menyulut unjuk rasa RUU Cipta Kerja, menjadi rusuh.
 
Mereka diduga melanggar pasal 45 ayat 2 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, juga dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

"Mereka dipersangkakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu didasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan," kata Awi.


Gatot juga tampak wara-wiri di sejumlah kanal Youtube. Di antaranya Gatot mengungkapkan pendapatnya terkait RUU CIpta Kerja atau Omnibus Law.

“Undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, export banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan, papan masyarakat terpenuhi," kata Gatot dalam video yang diunggah kanal Youtube Refly Harun, dan dikutip Pikiran-Rakyat.com, Sabtu 17 Oktober 2020.

[Cek Fakta] Jokowi Perintahkan Polri Jemput Gatot? Ini Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri menjemput mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi di media arus utama bahwa Gatot dijemput Polri.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
https://www.merdeka.com/peristiwa/gatot-nurmantyo-tak-diizinkan-jenguk-8-anggota-kami-di-bareskrim.html
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01842063/kini-puji-uu-omnibus-law-cipta-kerja-gatot-nurmantyo-saya-tahu-tujuannya-sangat-mulia?page=3
https://archive.md/VCrf0

EDITOR

Medcom

loading...




Berita Terkait


Komentar