cekfakta

[Cek Fakta] 1,6 Juta ASN akan Dipecat karena Negara Bangkrut dan Kas Kosong? Ini Faktanya

( kata)
[Cek Fakta] 1,6 Juta ASN akan Dipecat karena Negara Bangkrut dan Kas Kosong? Ini Faktanya
Tangkapan layar informasi di media sosial

Beredar sebuah tangkapan layar artikel Gelora News berjudul "1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo: Enggak Ada Hubungannya Dengan Corona". Tangkapan layar itu beredar di media sosial.

Adalah akun facebook Bambang Widy yang turut membagikan kiriman berisi tangkapan layar tersebut. Ia menghubungkan wacana pemecatan itu dengan narasi negara bangkrut dan kas negara kosong.

"UDAH JELAS KRN NEGARA BANGKRUT & KAS NEGARA KOSONG," tulis akun Bambang Widy, Rabu 8 Juli 2020.


[Cek Fakta] 1,6 Juta ASN akan Dipecat karena Negara Bangkrut dan Kas Kosong? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa bahwa 1,6 juta ASN itu akan dipecat karena negara bangkrut dan kas negara kosong, adalah salah. Faktanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo membantah rencana pemecatan ASN itu terkait masalah keuangan negara.
 
"PNS dipecat kalau ada keputusan hukum yang bersangkutan bersalah seperti korupsi, narkoba, dan lainnya," kata Tjahjo seperti dilansir Medcom.id, Rabu 8 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

  • Happy
  • Inspire
  • Confuse
  • Sad


 
Sementara itu, rencana pemecatan 1,6 juta ASN mengemuka ketika Tjahjo melakukan rapat dengan Komisi II DPR, Senin 6 Juli 2020. Rencana pemecatan itu sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkup ASN dan ditargetkan rampung pada Desember 2020. Sebanyak 1,6 juta itu dinilai tidak produktif. Namun Tjahjo merasa pemecatan PNS yang tidak produktif itu sulit dilakukan.
 
Dilansir Kompas.com, meski sulit, pemerintah tetap memiliki mekanisme pemecatan ASN yang tidak produktif. Hal itu tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu. Dalam pasal 32 disebutkan ASN yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 

[Cek Fakta] 1,6 Juta ASN akan Dipecat karena Negara Bangkrut dan Kas Kosong? Ini Faktanya
 

Berikut artikel selengkapnya:
 
20 Persen PNS Tidak Produktif Bakal Diberhentikan? Begini Aturannya
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara ( ASN).
 
Targetnya, pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.
 
Tjahjo menyebutkan, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan.
 
Sebanyak 20 persen pegawai tersebut dinilai tidak produktif dalam bekerja. Namun, tetap saja, bagi dirinya, memberhentikan PNS tidaklah mudah.
 
"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).
 
Meski sulit, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.
 
"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.
 
Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.
 
Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut.
 
a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang dari/sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
 
b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120.
 
c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.
 
d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70.
 
e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.
 
Regulasi itu menjelaskan, selama enam bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang.
 
"PNS tersebut diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali," isi dari Pasal 32.
 
Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
"Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun," jelas aturan itu.
 
Pada akhirnya, setelah satu tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat.
 
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan," demikian penutup dari regulasi itu.

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa bahwa 1,6 juta ASN itu akan dipecat karena negara bangkrut dan kas negara kosong, adalah salah. Faktanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo membantah rencana pemecatan ASN itu terkait masalah keuangan negara.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
https://www.medcom.id/nasional/politik/aNra5jaK-tjahjo-pastikan-pemecatan-1-6-juta-asn-tak-terkait-pandemi-korona
https://money.kompas.com/berita/100954226-20-persen-pns-tidak-produktif-bakal-diberhentikan-begini-aturannya?page=all#page2
https://archive.today/1sFZE
 
 

EDITOR

Medcom

loading...

Berita Terkait

Komentar