Cegah Penyebaran Hoaks untuk Proses Pembangunan Lebih Demokratis

Lampost May 24, 2023 | 20:07

Jakarta (Lampost.co) -- Ekskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial masyarakat harus segera dicegah. Hal itu demi keberlangsungan proses pembangunan nasional yang lebih demokratis.

"Menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan kelompok tertentu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat diskusi daring bertema Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 24 Mei 2023.

Menurut dia, indikasi maraknya informasi yang tidak benar jelang pemilu harus dihadapi dengan serius para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.

Menjelang tahun pemilu, legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, propaganda sebagai fenomena yang ada sejak masa lalu. Bahkan pada abad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah. Menjelang pemilu, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju.

“Segenap anak bangsa harus mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai,” ujarya.

3 Langkah Penangkal Hoaks

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. Menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.

Langkah preventif, dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar. Pada 2023, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat.

Pada langkah korektif, pihaknya memakai teknologi AI untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial. Selain itu juga patroli siber untuk mengawasi medsos 24 jam untuk mengidentifikasi hoaks.

Sedangkan pada mekanisme represif, melibatkan para praktisi hukum untuk menyikapi konten-konten hoaks.

"Perlu kolaborasi semua pihak untuk perang besar melawan hoaks politik sehingga bisa menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Usman.

Wartawan senior, Saur Hutabarat, berpendapat menghadapi disinformasi yang berkembang saat ini perlu penguatan di tingkat masyarakat melalui bijak bermedsos dan peningkatan literasi digital.

“Selain itu, perlu penguatan jurnalisme sebagai barometer kebenaran terhadap fakta di ruang publik untuk cegah meluasnya ancaman disinformasi dan misinformasi,” ujarnya.