#kpk#supervisikpk

Cegah Korupsi Secara Terintegrasi, MCP Lampung Capai 81%

Cegah Korupsi Secara Terintegrasi, MCP Lampung Capai 81%
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 Wilayah Lampung bersama Tim Korsupgah KPK secara virtual di Ruang Command Center Diskominfotek Lampung, Jumat, 19 Februari 2021. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan pemerintah daerah untuk bersinergi memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu tergambar melalui tata kelola pemerintah dan capaian progres monitoring centre for prevention (MCP) Lampung 2020 mencapai 81%.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2021 Wilayah Lampung bersama Tim Korsupgah KPK, secara virtual. 

Kegiatan itu dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono, para Bupati/Walikota dan Kepala OPD terkait se Lampung, Jumat, 19 Februari 2021.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono, menyampaikan tata kelola pemerintahan dan capaian progres MCP Lampung 2020 sebesar 81%. MCP mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. 

Kedelapan fokus area tersebut yakni perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. 

Sementara itu Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan komitmen Pemprov Lampung dalam pencegahan korupsi diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan dan capaian Progres MCP yang pada 2020 mencapai 81%. "Komitmen ini terus kami lakukan dan tunjukkan," kata Arinal. 

Berdasarkan laporan pelaksanan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Triwulan VIII 2020 mendapat predikat Provinsi yang memiliki Performa Kategori Baik. Hal tersebut akan terus ditingkatkan pencapaiannya guna optimalnya pencegahan korupsi di Lampung.

Arinal menegaskan komitmen pencegahan korupsi ini juga ditujukkan dengan membuat kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur. Berbagai upaya komitmen itu tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan membangkitkan kesadaran masyarakat. 

"Kesadaran ini perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait