#kemenkes

Cakupan Imunisasi Dasar Anak Indonesia Rendah

Cakupan Imunisasi Dasar Anak Indonesia Rendah
Epidemiolog Ditjen P2P Kemenkes, Tri Setyanti, saat menjadi narasumber workshop luring Mendorong Hak Sehat Anak melalui Imunisasi yang diikuti awak media di Artotel Thamrin, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Lampost.co/Delima


Jakarta (Lampost.co) --Pandemi sangat memengaruhi cakupan imunisasi terutama di masa awal saat terjadi lockdown kegiatan lapangan. Cakupan imunisasi rutin lengkap (IRL) harus dikejar untuk mengantisipasi ledakan penyakit, bukan hanya Covid-19, tetapi juga penyakit lainnya. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada 2021 baru 58% dari target 79%.

Epidemiolog Ditjen P2P Kemenkes, Tri Setyanti, mengatakan imunisasi merupakan upaya meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terserang penyakit tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. 

Menurut dia, sebanyak 2--3 juta kematian tiap tahun bisa dicegah dengan imunisasi. "Imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit menular berbahaya, seperti campak, hepatitis B, tuberkulosis," kata Tri saat menjadi narasumber workshop luring Mendorong Hak Sehat Anak melalui Imunisasi yang diikuti awak media di Artotel Thamrin, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Saat sebagian besar kelompok masyarakat rentan mendapat imunisasi maka penyebaran patogen penyebab penyakit dapat dibatasi bahkan dihentikan sehingga membentuk kekebalan kelompok. Prinsipnya imunisasi tetap harus tepat waktu pada masa pandemi Covid-19, dengan menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi melalui prokes.

Sementara perwakilan AJI Indonesia, Sasmito, mengatakan cakupan imunisasi dasar lengkap pada 2021 baru 58% dari target 79%. "Imunisasi itu hak anak dan berbagai regulasi mengatur pemenuhan hak anak, ujarnya. 

Ia berharap para jurnalis bisa menyuguhkan berita sesuai UU pemberitaan ramah anak. "Jurnalis harus punya pemahaman lengkap tentang pemenuhan hak anak," kata dia.

Pada kesempatan itu, perwakilan Unicef Indonesia Rizky Syafitri mengatakan pihaknya menyoroti ketidakadilan anak. "Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi hak anak. Masih banyak anak yang belum mendapat haknya baik dalam pendidikan hingga kesehatan," kata dia.

Rizky menjelaskan ketidakadilan anak bukan hanya saat ia dilahirkan, bahkan sebelum ia dikandung. Bayi yang dikandung ibu anemia atau punya penyakit tertentu maka anak akan lahir dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal.

"Selama ini ada pemahaman semua orang dilahirkan sama. Ternyata tidak. Mulai dari proses kelahiran yang ditangani nakes profesional dibandingkan bayi yang dilahirkan dengan dukun beranak, maka bayi tersebut punya probability hidup dan sehat yang berbeda," ujarnya.

Sementara, Unicef Health Officer, Sartini Saman, menyorot tentang zero dose. Menurut dia, setiap tahun ada 20 juta bayi baru lahir yang tidak mendapat imunisasi lengkap dan 13 juta di antaranya tidak menerima satu dosis pun.

Pada 2019 Indonesia 3 tertinggi negara dunia dengan jumlah anak yang tidak menerima imunisasi lengkap. Alasan masyarakat tidak imunisasi anak cukup beragam yakni takut demam, keluarga menolak, pos imunisasi terlalu jauh, dan kesibukan orang tua.

Bayi usia 2 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 1-OPV 2, PCV 1 masuk kategori zero dose. "Artinya bayi tersebut tidak bisa mendapat vaksinasi lanjutan saat usia tiga bulan dan empat bulan. Padahal, vaksin tersebut melindungi bayi dari lima penyakit," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait