#lada#ekbis#ekspor

Butuh Peran Pemerintah Kembalikan Kejayaan Lada Lampung

( kata)
Butuh Peran Pemerintah Kembalikan Kejayaan Lada Lampung
Ilustrasi panen lada. Foto: Antara

Bandar Lampung (Lampost.co): Dewan Rempah Indonesia (DRI) wilayah Lampung memaparkan bahwa saat ini salah satu komoditas andalan perkebunan yakni lada yang mempunyai peranan sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendukung agribisnis tersebut dibutuhkan uluran tangan pemerintah agar mengembalikan kejayaan komoditas lada Lampung. 

Dalam data DRI, luas areal tanaman lada di Lampung mencapai 45.778 hektare dengan produksi mencapai 13.771 ton lada hitam, produktivitas 449 kg per hektare, dan jumlah petani yang terlibat sebanyak 62.625. Namun, ekspor komoditas lada hitam Lampung pada akhir 2019 hanya mencapai 19.463 ton dengan nilai perubahan terhadap tahun sebelumnya 59,3%.

"Penurunan yang tercipta pada komoditas lada di Lampung adalah tidak adanya penerapan Good Agriculture Practice (GAP), tersedianya varietas yang tahan terhadap penyakit dengan produktivitas yang tinggi yaitu Natar 1 dan Natar 2, pengembangan industri pengolahan lada, pengembangan diversifikasi produk turunan lada, adanya indikasi geografis lada hitam Lampung, terdapat sejumlah lembaga penelitian yang melakukan penelitian lada, tersedia insentif kepada petani sukses hingga komitmen pemerintah terhadap pengembangan lada," ujar Ketua Dewan Rempah Indonesia, Untung Sugiyatno, Kamis, 17 September 2020.

Saat ini, lanjut Untung, Lampung memiliki tantangan lain yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas dari 449 kg menjadi 2.000 kg per hektare. Selain itu juga perubahan preferensi konsumen luar negeri ke arah peningkatan standar mutu dan adanya penolakan terhadap ekspor lada hitam.  

"Kemudian ketatnya ambang toleransi kandungan senyawa kimia dalam biji lada dan rendahnya ketersediaan petugas teknis yang menguasai teknologi budidaya serta pascapanen lada hingga harga lada di pasaran dunia sangat fluktuatif dan cenderung rendah sehingga mutu dan kualitas produk masih asalan," ujar dia.

DRI juga memiliki arah kebijakan yakni diantaranya kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu tanaman lada yang penerapannya ditempuh melalui intensifikasi tanaman lada pada perkebunan lada rakyat, rehabilitasi peremajaan lada raya dengan keunggulan bermutu, membangun usaha penangkaran benih lada unggul bermutu hingga penerapan GAP, GHP, dan GMP.

"Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu mengembalikan usaha komoditas lada di Lampung sebagai salah satu sektor andalan terbesar," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia melalui kegiatan Lampung Economic Update menjelaskan mengenai perkembangan produksi dan ekspor komoditas lada di Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil lada terbesar nasional dengan tren harga dan perkembangan ekspor yang positif di 2020.

"Harga dan perkembangan ekspor komoditas lada di tahun 2020 cenderung meningkat dibandingkan dengan 2019. Permintaan internasional diperkirakan juga meningkat (CAGR + 1,2% di tahun 2018 hingga 2025) sehingga potensi lada untuk dikembangkan di Lampung sebagai salah satu produsen utama nasional cukup baik," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, Kamis, 17 September 2020.

Dimana, tambah dia, di tiap kabupaten tempat produksi lada penghasilan cukup besar seperti Lampung Utara dengan hasil 3.620 ton, Lampung Barat 3.320 ton, Tanggamus 3.115 ton, Way Kanan 1.592 ton hingga Lampung Timur 1.062 ton.

"Potensi pengembangan komoditas lada di provinsi Lampung menjadi tantangan dalam pengembangan komoditas tersebut. Sementara itu di Vietnam sebagai produsen terbesar di dunia beberapa insentif fiskal maupun nonfiskal yang diterapkan dapat menjadi lesson learned," kata Budi.

Adapun alasan Lampung harus merubah sistem seperti pengurangan lahan produksi dan produktivitas yang relatif lebih rendah kemudian terbatasnya hilirisasi produk lada, keterbatasan modal pengusaha lokal dibandingkan harga internasional yang lebih dipengaruhi negara lain, agar Lampung bisa bersaing dengan Vietnam sebagai produsen lada terbesar di dunia.

"Dalam data yang dihimpun, lada Vietnam dapat menghasilkan 23.000 ton atau 36% hasil ada di dunia dimana Vietnam dapat menghasilkan 8,1% per tahun sedangkan Indonesia 0,8% per tahun dan penyumbang terbesar Bangka Belitung dan Lampung," katanya.

Insentif fiskal sendiri diperlukan untuk pembebasan PPH bagi rumah tangga di bidang pertanian, pembebasan PPn 5% untuk beberapa komoditas perkebunan, subsidi 2% dari peningkatan nilai ekspor tahunan KPD eksportir,  pengurangan pajak lahan perusahaan pertanian dan perkebunan sampai 50%, biaya irigasi dibebaskan untuk petani, hingga pengurangan pajak pembelian untuk faktor input sebesar 5% seperti pupuk pestisida obat tanaman dan sebagainya.

"Perlu sinergitas dari semua pihak untuk kembalikam gairah komoditi lada, dan menjadikan lada kembali jadi rempah utama di Lampung," paparnya. 

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar