#jht#bpjs#buruh

Buruh di Lampung Tuntut JHT Dikembalikan ke Aturan Lama

Buruh di Lampung Tuntut JHT Dikembalikan ke Aturan Lama
Ilustrasi demo buruh soal aturan Jaminan Hari Tua (JHT). MI/Andri Widiyanto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua (JHT) menyebutkan bahwa buruh baru bisa mencairkan JHT saat memasuki usia 56 tahun.

Ketua Serikat Buruh Persatuan Indonesia (SBPI) PTPN 7, Rifky Indrawan menilai kebijakan itu sangat merugikan buruh. Ia menyebut bahwa JHT adalah hak buruh karena berasal dari upah yang dipotong di setiap bulan dan dibayarkan kepada pihak asuransi ketenagakerjaan.

"Simpel saja, JHT itu haknya buruh, itu juga uangnya buruh, dipotong dari upah buruh setiap bulan. Ya, buat apa pemerintah yang ngatur," ungkapnya, Rabu, 16 Februari 2022.

Baca: Permenaker soal JHT Terbaru Mulai Diterapkan di Bandar Lampung

 

Menurut dua, pemerintah mesti mengembalikan dan menerapkan aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2015. Dalam PP itu disebutkan bahwa buruh bisa mencairkan JHT satu bulan setelah keluar dari tempat bekerja.

"Umur saya 43 tahun sekarang, kalau saya berhenti sekarang saya mesti menunggu 13 tahun lagi," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Deni Suryawan, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Lampung. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan itu agar tidak merugikan buruh.

"Kami minta itu dicabut, karena menyengsarakan buruh dan pekerja itu sendiri. Kalau pusat pasti penolakan, kita akan melakukan konsolidasi dengan stakeholder di wilayah setempat," ujarnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait