#pemerintahan#jabatan#lamtim

Bupati Lamtim Sebut Pengunduran Diri Pejabat dari Jabatannya Merupakan Hak Personal

Bupati Lamtim Sebut Pengunduran Diri Pejabat dari Jabatannya Merupakan Hak Personal
Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo. (Foto:Dok.Humas Lamtim)


SUKADANA (Lampost.co)--Tiga pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengundurkan diri dari jabatannya dalam kurun beberapa waktu terakhir. Pengunduran diri ini mendapat tanggapan dari Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo, bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengundurkan diri dari jabatannya itu adalah hak mereka atau personal. Dan jika tidak mau dan merasa tidak mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dipersilahkan mengundurkan diri.

Hal itu ditegaskan Bupati, Rabu, 15 Desember 2021, menyikapi sudah adanya tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Lamtim yang mengundurkan diri.  Ketiga pejabat tersebut adalah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH), David Ariswandi, yang sudah mengundurkan diri sejak beberapa bulan lalu. 

Kemudian pengganti David Arsiwandi sebagai Kepala Dinas TPHP, Puji Riyanto dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), Rita Witriati, yang baru dlantik pada 2 Desember 2021, juga mengundurkan diri.

Puji Riyanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bapedda dan Rita Witriati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ditegaskan Dawam, tiga pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas tersebut mundur atas kemauan sendiri. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan itu juga merupakan hak mereka.

“Jadi kalau memang tidak mau dan merasa tidak mampu, kemudian mengundurkan diri ya silahkan. Pemkab Lamtim membutuhkan sosok pejabat yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Bupati Lamtim.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, Dawam telah menunjuk M. Jusuf HR sebagai Plt Kepala Dinas TPHP. Kemudian untuk Plt Kepala Dinas PKPP akan ditunjuk kemudian.

Sementara mengenai pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama defenitfnya akan dilakukan melalui lelang jabatan. Lelang jabatan yang masih akan dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara itu juga nantinya, akan dibukan untuk jabatan tinggi pratama Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Sosial yang juga kosong. 

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait