#bumk#bpnt

BUMK Jadi Pemasok BPNT Tak Langgar Aturan

BUMK Jadi Pemasok BPNT Tak Langgar Aturan
Nota kesepahaman 4 menteri tentang BUMK untuk menjadi pemasok BPNT.Dok.


Gunungsugih (Lampost.co) -- Kepala kampung maupun pengelola badan usaha milik kampung (BUMK) tak perlu khawatir bakal melanggar aturan jika memosisikan BUMK sebagai supplier (pemasok) bahan makanan pada program BPNT. Pasalnya, pada juknis penyaluran BEST maupun nota kesepahaman empat menteri, hal itu sudah tertuang dengan sangat jelas.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lamteng yang juga koordinator Komisi IV, Muslim Anshori, Kamis, 23 Juli 2020. Menurut dia, pada juknis penyaluran BPNT telah diatur lembaga perorangan maupun warung desa bisa menjadi penyedia bahan makanan untuk program BPNT. Sementara itu, dalam nota kesepahaman empat menteri, Kemensos, Kemendes, Kemen BUMN, dan Kementan tertuang upaya mendorong BUMK menjadi penyedia bahan makanan program BPNT.

"Silakan saja dilihat pada nota kesepahaman empat menteri itu, mulai Pasal 2 huruf b sampai Pasal 4 Ayat (2). Isinya jelas mendorong BUMK menjadi penyedia bahan makanan dan menjadi supplier," katanya.

Sementara itu dari Dinas PMK Lamteng, Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Kampung, Purwanto, mengatakan 301 kampung se-Lamteng sudah memulai pembentukan BUMK. Dari jumlah itu, 279 BUMK di antaranya sudah memiliki modal penyertaan dari anggaran kampung.

Oleh sebab itu, menurut dia, bagi BUMK-BUMK yang merasa mampu dapat mengajukan diri untuk menjadi supplier bahan makanan pada program BPNT. Jika itu terealisasi, justru akan memajukan BUMK.

"BUMK yang sudah memiliki penyertaan modal saya kira mampu. Walaupun mungkin tidak semua bersedia karena ada yang sudah menggunakan modalnya untuk usaha peternakan atau yang lain. Tetapi prinsipnya, jika memang BUMK mau dan mampu, saya kira itu sangat baik dan tidak menyalahi aturan," kata dia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lamteng, Jumali mengatakan bagi kampung-kampung yang BUMK-nya tidak mau menjadi supplier bahan makanan program BPNT, ada Toko Tani Indonesia (TTI) dan lembaga usaha pangan mandiri (LUPM) di kampung-kampung yang siap menjadi supplier. Jika TTI dan LUPM menjadi supplier, serapan produksi pertanian dari kampung yang bersangkutan akan tinggi. Sebab, usaha-usaha penggilingan padi milik LUPM menyerap hasil panen dari kampung setempat.

"TTI dan LUPM mampu. Mereka sudah punya penggilingan padi sendiri dan menyerap panen petani di wilayah setempat," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait