#viruscorona#kesehatan

Buku Pandemi  

Buku Pandemi  
Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain menunjukkan buku terbitan terbaru "Apa & Siapa 714 Wakil Rakyat Lampung 2019-2024" yang dilaunching besok, Rabu, 16 Desember 2020, pukul 15.00 WIB. Ist


Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post

PELUNCURAN buku Lampung Post kali ini tidak seperti biasanya lima dan 10 tahun lalu. Buku Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung diluncurkan di hotel berbintang lima di Kota Bandar Lampung. Kali ini dilakukan secara virtual karena masih mewabahnya virus corona baru. Tidak berkerumun tapi menggunakan teknologi canggih. Tamu saling menyapa dari jarak jauh.

Substansi acara peluncuran buku pada tahun 2010 tidak berbeda dengan tahun 2020. Kalau 10 tahun lalu, harus merogoh kocek dalam-dalam agar acaranya berlangsung sukses. Tapi, kali ini cukup dengan biaya kuota dan pulsa, acaranya bisa terselenggara dengan baik.

Kalau dua buku Lampung Post terdahulu tidak menggelar diskusi berkaitan dengan karya jurnalistik. Tetapi di penghujung 2020, rangkaian launching buku mengedepankan diskusi virtual bertajuk Parlemen Cegah Covid-19. Inilah hikmah besar dari peluncuran buku di tengah pandemi virus corona baru.

Peluncuran buku ini juga adalah rangkaian kegiatan HUT ke-46 Lampung Post yang jatuh 10 Agustus lalu. Karena wabah Covid-19 yang menghadang, acara peluncuran tertunda. Tidaklah mudah menyusun sebuah buku profil wakil rakyat Lampung dalam selimutan wabah corona baru.

Dengan tekad dan semangat yang membaja, wabah Covid-19 bukanlah penghalang untuk berkarya. Tapi dijadikan teman untuk berinovasi dan berkreativitas. Sehingga lebih kurang selama enam bulan, buku tersebut bisa dirampungkan.

Launching buku yang didahului diskusi tentang sikap parlemen mencegah Covid-19 itu menghadirkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, dan pengamat dari Universitas Lampung Ariska Warganegara. 

Tepat pukul 16.30 pada Rabu, 16 Desember lalu, karya anak-anak bangsa yang bernaung dalam Lampung Post resmi diluncurkan  Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Kadis Kominfo dan Statistik Achmad Chrisna Putra.

Bangga dan bercampur haru, karena buku sebuah tanda karya kecerdasan dan keintelektualan itu selesai sudah. Lestari Moerdijat yang akrab disapa Mbak Rerie, mengatakan buku ketiga profil wakil rakyat ini sebuah bukti bahwa Lampung Post menjalankan perannya menjadi jembatan aspirasi rakyat dengan lembaga legislatif.

Bahkan, Gubernur Arinal mengapresiasi kehadiran buku lima tahunan ini. Hendaknya, ujar dia, Lampung Post terus berkarya dalam membangun daerah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat di Bumi Ruwa Jurai.

Banyak yang sudah ditorehkan Lampung Post dalam usianya 46 tahun ini. Belasan buku diterbitkan bahkan ada beberapa buku yang siap disusun untuk menginspirasi bangsa. Dari Lampung awak redaksi koran teruji dan tepercaya selalu untuk Indonesia. Tunggu saja! Karena harian ini sudah terpatron merawat tradisi intelektualnya dalam bentuk penulisan buku.

Bahkan, Direktur Utama PT Masa Kini Mandiri, penerbit Lampung Post Abdul Khohar mematik dengan kalimat, “Orang boleh pintar setinggi langit, tapi kalau tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah." Buku ini juga menjadi alat kontrol bagi publik terhadap wakilnya yang ada di parlemen dari hasil saringan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019.

Ingat! Pesta demokrasi yang serentak digelar pada 17 April 2019 menjadi referensi sistem pemilu baru di Indonesia. Demokrasi dan pemilu seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya. Pemilu menjadi hajat rakyat menjadi ciri khas masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Indonesia sudah melakukannya berkali-kali.

***

Pemilu Presiden berbarengan Pemilu Legislatif 2019 merupakan pesta rakyat yang menyesakkan dada. Sebab, diwarnai gugurnya 894 orang. Mereka terdiri petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan anggota TNI/Polri karena kelelahan akibat beban kerja yang teramat berat.

Maka itu harus ada kesungguhan dari wakil rakyat untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunis dan pragmatis. Amanah dari rakyat harus dipikul. Jangan sampai pengorbanan yang sudah diberikan para anumerta petugas pesta menjadi sia-sia. Pengorbanan mereka tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemilu.

Sebagai wujud tanggung jawab moral, Lampung Post mengajak wakil rakyat dalam diskusi virtual kemarin itu menggagas agar pandemi Covid-19 cepat berakhir. Caranya? Parlemen harus memperhatikan keselamatan rakyat di tengah wabah—melalui politik anggaran prorakyat yang disusun Dewan.

Jika tidak dikawal dan dikritisi, anggota parlemen abai dan tidak amanah dengan janjinya saat kampanye. Bukan satu dua kali mendengar anggota Dewan yang masuk penjara. Mereka terjerembap dalam pusaran praktik korupsi, karena ingin mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye.

Bahkan, ada juga di antara mereka tidak tahan hidup miskin dan sederhana. Sebagian hidup bergelimang fasilitas negara dan bermewah-mewahan. Berharap wakil rakyat menjadi teladan bagi anak bangsa. Sehingga bisa menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu yang harus diperjuangkan untuk mengakhiri pandemi virus corona baru dengan memuluskan anggaran vaksin secara gratis untuk rakyat. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkannya bahwa vaksin untuk rakyat disuntikkan secara cuma-cuma.

Tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari wabah menakutkan ini. Parlemen harus menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara gratis yang dimulai pada Januari 2021. Rakyat sangat terbantu. Separuh beban vaksin sudah dipikul negara.

Pemerintah menargetkan vaksin diberikan secara gratis kepada 182 juta orang atau 70% penduduk. Lambat laun pandemi segera berakhir. Dalam nota keuangan APBN 2021, pemerintah mengalokasikan dana Rp169,7 triliun untuk kesehatan. Bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota? Hanya anggota Dewan yang bisa menjawabnya!

Dengan vaksin gratis ini, pastinya rakyat melihat dan merasakan langsung kehadiran negara dalam melindungi warganya. Negeri ini menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi di masa pandemi. Ingat kawan! Semua institusi negara harus mengamankannya. Jangan ada korupsi lagi, seperti dana bansos di Kementerian Sosial.

Perlu juga bagi rakyat yang tidak mau divaksin Covid-19 harus membayar uang denda. Ini perlu dukungan teknologi agar terdeteksi warga yang sudah dan belum divaksin. Paling penting adalah vaksinnya sudah berlabel halal dan aman. Rakyat harus tahu bahwa vaksinasi bebas biaya.

Aparat keamanan dan anggota parlemen berkomitmen mengawal program kemanusiaan ini agar tercegah dari upaya pungutan liar. Pastikan warga di negeri ini hidup sehat, ekonomi negara akan kembali pulih karena vaksin Covid-19 sudah disuntikkan gratis ke tubuh rakyat Indonesia.  ***

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait