#lampungselatan

BPPRD Lamsel Tetapkan Kenaikan NJOP

BPPRD Lamsel Tetapkan Kenaikan NJOP
Ilustrasi dok lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- Kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) kini telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Pasalnya, kenaikan NJOP tersebut telah dikaji oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unila. Hasil simulasi kenaikan NJOP dibagi masing-masing untuk dua kelas yakni terendah dan tertinggi.


Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, data NJOP per meter persegi kenaikan 2 kelas ada 6 nominal, sebelum dan sesudah kenaikan. Dari 910 menjadi 2.450, 1.700 menjadi 3.500, 2.450 menjadi 5.000, 3.500 menjadi 7.150, 5.000 menjadi 10.000, kemudian 7.150 menjadi 14.000.

Sementara, data berikut menunjukkan NJOP per M² di 1 kelas sebelum dan sesudah kenaikan. Dari 10.000 menjadi 14.000, 14.000 menjadi 20.000, 20.000 menjadi 27.000, 27.000 menjadi 36.000, 36.000 menjadi 48.000, 48.000 menjadi 64.000, 64.000 menjadi 82.000.

Selanjutnya dari 82.000 menjadi 103.000, 103.000 menjadi 128.000, 128.000 menjadi 160.000, 160.000 menjadi 200.000, 200.000 menjadi 243.000. Persentase kenaikan NJOP dari yang terendah mencapai angka 7.89 persen. Sedangkan persentase tertinggi di angka 67 persen.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan sendiri mulai menyosialisasikan kenaikan NJOP kepada masyarakat melalui seluruh kepala UPT Pajak yang tersebar di Lampung Selatan.

Kepala BPPD Lampung Selatan Burhanuddin, menyatakan kenaikan NJOP sebetulnya berlaku sejak 17 Maret 2022. Hanya saja, BPPRD belum bisa melakukan sosialisasi kenaikan tersebut karena terbentur dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kenaikan NJOP ini dapat menguntungkan karena akan membuat nilai aset masyarakat meningkat.

"Dengan penyesuaian ini diharapkan masyarakat lebih memahami," ujarnya di Aula Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda, Rabu, 18 Mei 2022.

Burhanuddin juga mengatakan dengan adanya PBB, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya, pungutan pajak tidak memilah dan memilih, siapapun kena pajak. Baik itu pejabat, pihak perusahaan, maupun masyarakat.

Praktisi LPPM Unila, Ilyas Badaruddin, yang hadir di sosialisasi itu mengatakan sudah 8 tahun tidak ada penyesuaian NJOP di Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya, ketika sudah disesuaikan, informasi tersebut harus segera disebarluaskan kepada masyarakat.

"Sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat yang menjadi objek. Sebarkan kepada publik melalui media, karena tidak boleh ada rahasia," katanya. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait