#bpn#sertifikattanah#ptsl#beritalampung

BPN Target 240 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat di 2020

( kata)
BPN Target 240 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat di 2020
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung menargetkan 240 ribu bidang tanah tersertifikat gratis disepanjang tahun 2020 ini.

BPN pun gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendata seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan bahwa Gubernur Lampung menitik beratkan bahwa BPN sebagai instansi vertikal harus banyak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Ia mengatakan ada tugas yang diemban oleh Kanwil BPN Lampung yakni penyelesaian lahan tol, akurasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

"Untuk target di Lampung 2020 target sertifikat tanah gratis, untuk sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) peta bidang tanah ada 260 ribu bidang. Kemudian untuk persertifikatannya ada 240 ribu bidang target di Provinsi Lampung," kata Ginanjar usai audensi di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 24 Februari 2020.

Dia mengatakan bahwa jajarannya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mendukung dan mensukseskan program-program Pemprov Lampung dibawah komando Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim.

Ia mengatakan di Lampung masih ada beberapa kasuistis yang akan disegerakan.

Sementara itu lahan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Gedong Wani sekitar 20 hektare. PLTSa tersebut digunakan untuk mengelola sampah menjadi sumber daya (listrik) dengan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota terkait yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Pringsewu, dan Lampung Tengah

"Itu pengadaan yang nanti menjadi bagian kami untuk mensertivikatkan. Tapi itu pembiayaannya dari Kementerian," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar