#bpn#sertifikattanah#beritalampung

BPN Dituntut Cabut Surat Sesat dan Meminta Maaf ke Penggarap Lahan

( kata)
BPN Dituntut Cabut Surat Sesat dan Meminta Maaf ke Penggarap Lahan
Tim penasehat hukum Bambang Handoko. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dituntut untuk segera mencabut surat yang terindikasi sesat dan segera meminta maaf kepada para pemilik tanah garapan salah satunya Suradi di wilayah eks perkebunan terlantar PT Way Halim. Hal itu dinyatakan dalam surat somasi yang dikirimkan Bambang Handoko, tim penasihat hukum Suradi.

"Kami kirimkan surat somasinya Rabu. Itu untuk menindaklanjuti surat dari BPN yang dikirimkan ke kami pada 22 April 2020. Somasi itu juga kami tembuskan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kantor BPN Lampung, Polda Lampung, Ombudsman Lampung, PTUN, dan KIP," kata, Bambang Handoko.

Melalui surat itu, BPN sepatutnya menindaklanjutinya. Sebab, jika tidak diindahkan pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum, karena yang dilakukan BPN melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebab, menurutnya surat BPN Nomor 10933/S.I atas nama Tuti Ratnasari dan no.10459/S.I atas nama Sri Sumarni salah alamat, keliru, dan tidak cermat. Sebab, berada pada lokasi yang berbeda jarak antara 300 meter. Khususnya surat Nomor 10459 yang belum menjadi sengketa di PTUN.

Namun Kantor BPN sendiri secara sepihak menyatakan kedua SHM-nya diterbitkan sesuai undang-undang yang berlaku. "Tidak benar SHM no.10459 dikuatkan kedudukannya dalam putusan PTUN no.20/G/2019/PTUN-BL tanggal 22 April 2020 karena bukan objek dalam putusan. Sehingga surat yang dibuat BPN tidak berdasar, sesat, dan penuh kebohongan publik," ujar dia.

Dia menambahkan putusan PTUN No.20/G/2019/PTUN-BL merupakan perkara Suparjan melawan BPN sebagai tergugat I dan Tuti Ratnasari sebagai tergugat II dengan intervensi amarnya adalah gugatan tidak diterima.

"Jadi bukan menguatkan status sertifikat dan masih terbuka hak untuk upaya hukum. Surat pada 22 April 2020 itu pula sangat tendensius dan patut dicurigai adanya konspirasi karena di hari itu juga BPN mengeluarkan surat. Padahal secara hukum putusan itu masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum 14 hari," kata dia.

Dengan begitu, surat yang dikeluarkan BPN itu pun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat penggarap di wilayah eks perkebunan terlantar PT Way Halim khususnya pada kliennya. "Sebenarnya tanah yang saat ini menjadi sengketa antara penggarap dan pemilik SHM banyak dibatalkan PTUN karena terbit tidak sesuai UU. Salah satunya melalui putusan MA atas perkara Ipendi Bagiasa melawan BPN menandakan penerbitan SHM masa lalu tidak sesuai ketentuan hukum," katanya.

Tim sengketa Lahan BPN Kota Bandar Lampung, Gusta, mengatakan pihaknya belum menerima surat somasi yang dilayangkan tersebut. Namun, jika telah diterima, tuntutan yang diberikan akan ditelaah. Kemudian memberikan kesimpulan dengan surat balasan.

"Mungkin sudah masuk, tapi kami belum menerimanya. Kalau sudah kami terima nanti dianalisa lagi. Saya juga belum bisa konfirmasi nomor surat itu atas nama Sri, karena kami harus lihat data dulu," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar