#LAMPUNG

BPKP: Tidak Semua Daerah Salurkan Bansos DTU Sesuai Rekomendasi Presiden

BPKP: Tidak Semua Daerah Salurkan Bansos DTU Sesuai Rekomendasi Presiden
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung mencatat hingga saat ini terdapat sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung yang sudah melaporkan realisasi alokasi dana transfer umum (DTU) untuk bantuan sosial terdampak inflasi.

Koordinator Pengawas BPKP Perwakilan Lampung, Sigit Satrio mengatakan sudah ada 7 daerah melaporkan realisasi bansos yang diserap dari DTU masing-masing daerah.

"Tiap daerah tidak semuanya penyaluran DTU untuk seluruh sektor dampak inflasi yang direkomendasikan oleh Presiden RI," kata dia saat dihubungi, Rabu, 09 November 2022.

Sehingga menurutnya, tiap daerah memiliki skema dan aturan sendiri dalam mengatur penyaluran bansos. "Misal ada tiga sektor terdampak inflasi yakni sektor transportasi, lapangan pekerjaan, namun tidak semua daerah memiliki penyaluran untuk sektor itu, ada yang untuk masyarakat miskin ekstrem dan lainnya," kata dia.

Realisasi Kabupaten Tanggamus Rp2,74 miliar dari anggaran Rp4,60 miliar. Tulangbawang Rp5,42 miliar dari anggaran Rp7,94 miliar, Way Kanan Rp740 juta dari anggaran Rp3,52 miliar, Metro realisasi bansos sebesar Rp2,10 miliar dari total anggaran Rp2,38 miliar.

Pesawaran realisasi bansos sebesar Rp1,01 miliar dari total anggaran Rp3,5 miliar, Pringsewu Rp280 juta dari total anggaran Rp5,8 miliar dan Mesuji Rp2,17 miliar dari anggaran Rp3,52 miliar. "Daerah yang belum melakukan penyaluran kami dorong agar bisa dipercepat," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait