#beritalampung#beritabandarlampung#bansos

BPKP Lampung Catat Lima Pemda Belum Laporkan Alokasi DTU Bansos Inflasi

BPKP Lampung Catat Lima Pemda Belum Laporkan Alokasi DTU Bansos Inflasi
Kepala BPKP Provinsi Lampung Sumitro. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menyatakan hingga saat ini sudah ada 11 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalokasikan 2 persen dana dari dana transfer umum (DTU).

Kepala BPKP Provinsi Lampung, Sumitro, mengatakan jika dana tersebut dialokasikan khusus untuk mencegah inflasi dan dijadikan bantuan sosial bagi masyarakat pra sejahtera. 

"Adapun jumlah dari 11 Pemda yang sudah laporkan tersebut senilai Rp53 miliar. Dan masih ada 5 Pemda lagi yang belum melaporkan ke BPKP. Meskipun pasti sudah mengalokasikan, tetap kita tunggu laporannya," kata Sumitro, Selasa, 20 September 2022. 

Baca juga: Pemprov Lampung Ubah Skema Penerima Bansos Antisipasi Inflasi Jadi Rp900 Ribu/KPM

Ia mengatakan kelima Pemda tersebut yang belum melaporkan dana yang dialokasikan yakni Lampung Barat, Tulangbawang, Waykanan, Pringsewu, dan Kota Metro dengan nilai anggaran sekitar Rp10 miliar. 

"Sehingga nanti dana bansos ini jika sudah terkumpul 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi kurang lebih sekitar Rp63 miliar dan bisa mencakup serta disalurkan ke 70.000 warga miskin ekstrem," ujarnya.

Sumitro juga meminta kepada Pemprov Lampung untuk melakukan pendataan secara rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh kabupaten/kota serta penyaluran dapat menyentuh kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.

"104 ribu warga miskin ekstrem ini akan menjadi kelompok sasaran dan nanti akan jadi rujukan baik provinsi maupun kabupaten/kota supaya tidak tumpang tindih," tutupnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait