#pemprovlampung

BPKP Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemprov Lampung

BPKP Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pemprov Lampung
Pelantikan dan serah terima Kepala BPKP Lampung di Mahan Agung, Selasa, 8 November 2022. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat menjadi mitra strategis Pemprov Lampung dan membantu dalam pengelolaan keuangan daerah serta badan usaha.

"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada 2023 dan seterusnya diharapkan kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan serta badan usaha di Lampung dapat meningkat dan menjadi semakin baik," kata Arinal saat pelantikan dan serah terima Kepala BPKP Lampung di Mahan Agung, Selasa, 8 November 2022. 

Dia berharap BPKP Lampung semakin baik, tidak hanya sebagai auditor yang melaksanakan pengawasan melalui asuransi dan konsultasi. 

"Pada 2023 dan seterusnya, kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan serta badan usaha di Lampung dapat meningkat dan menjadi makin baik," kata dia. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, mengatakan belanja daerah salah satu instrumen yang paling penting untuk menggerakkan roda perekonomian. 

“Selain itu serapan belanja daerah juga harus dimaksimalkan sehingga semua program kerja dapat dijalankan," kata Salamat.

Menurutnya, BPKP terus turut serta dalam pengawasan Pemda di Lampung. Terlebih dalam pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas BPKP dalam melakukan pengawasan guna memastikan semua belanja daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Perencanaan APBD salah satu media untuk membantu pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi terhadap rancangan sasaran strategi. Sehingga program kerja lebih konvergen, tidak copy paste, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas," kata dia. 

Menurutnya program dan kegiatan pemerintah daerah juga harus dirancang dengan baik. Sebab, jika tidak dirancang dengan optimal dapat menyebabkan tingkat keberhasilan dan pencapaian yang minim.

"Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi maka pemerintah daerah harus fokus dalam membelanjakan APBD dengan melihat belanja yang menjadi skala prioritas," kata dia. 

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait