#bantuansosial#bansos#inflasi#penaikanhargabbm

BPKP Lampung Catat 6 Pemkab Belum Laporkan Alokasi DTU untuk Bansos

BPKP Lampung Catat 6 Pemkab Belum Laporkan Alokasi DTU untuk Bansos
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mencatat 10 dari 15 pemerintah daerah telah melaporkan pengalokasian anggaran untuk menekan inflasi pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan 10 pemda, yakni satu Pemprov Lampung dan sembilan pemerinta kabupaten/kota yang sudah menganggarkan untuk dampak inflasi.

"Sementara enam pemda lainnya sudah menganggarkan dana tapi datanya belum kami terima. Adapun alokasi dana ini minimal dua persen dari dana transfer umum (DTU) untuk pemprov dan dana bagi hasil (DBH) triwulan IV tahun 2022 untuk kabupaten/kota," kata Kepala BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Minggu, 18 September 2022.

Dia menyatakan pemda yang belum melaporkan perincian alokasi dana tersebut, yakni Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Tulangbawang, Way Kanan, Metro, dan Pringsewu. "Program ini arahan dari Pemerintah Pusat, alokasi ini untuk bantuan sosial, subsidi transportasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, per daerah yang bisa melihat situasi daerahnya apa yang paling prioritas," ujarnya.

Baca juga: Pencairan BLT DD September sebagai Syarat Pencairan DD Tahap Ketiga

Dia memerinci untuk 10 daerah yang sudah melaporkan alokasi adalah Pemprov Lampung dengan jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan Rp534,5 miliar. Sementara untuk total anggaran bantuan sosial yang dialokasikan ialah Rp10,6 miliar.

Lampung Utara jumlah DTU yang diperhitungkan Rp232 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp1,07 miliar, anggaran subsidi sektor transportasi Rp1,1 miliar, dan anggaran perlindungan sosial lainnya Rp986 juta. Total anggaran bantuan sosial Rp4,6 miliar.

"Selanjutnya Lampung Tengah jumlah DTU yang diperhitungkan Rp332 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp1 miliar, anggaran perlindungan sosial lainnya Rp150 juta. Total anggaran bantuan sosial Rp6,7 miliar," ujarnya. 

Untuk Lampung Timur jumlah DTU yang diperhitungkan Rp266 miliar, anggaran bantuan sosial Rp160 juta, dan anggaran perlindungan sosial lainnya Rp5,1 miliar. Total anggaran bantuan sosial Rp5,3 miliar.

Untuk Bandar Lampung jumlah DTU yang diperhitungkan Rp276 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,8 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp2 miliar, perlindungan sosial lainnya Rp1 miliar. Adapun total anggaran bantuan sosial Rp5,8 miliar.

"Sementara Tanggamus dengan jumlah DTU yang diperhitungkan Rp214 miliar, anggaran bantuan sosial Rp3,3 miliar, anggaran penciptaan lapangan kerja Rp400 juta, subsidi transportasi 100 juta, dan perlindungan sosial lainnya Rp789 juta. Total anggaran bantuan sosial Rp4,9 miliar," kata dia.

Pesawaran jumlah DTU yang diperhitungkan Rp166 miliar dan ini untuk anggaran bantuan sosial Rp3,5 miliar. Lalu ada Mesuji jumlah DTU yang diperhitungkan Rp108 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,3 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp189 juta, subsidi sektor transportasi Rp14 juta, perlindungan sosial lainnya Rp994 juta dengan total anggaran bantuan sosial Rp3,5 miliar.

Untuk Tulangbawang Barat jumlah DTU yang diperhitungkan Rp116 miliar, anggaran bantuan sosial Rp2,3 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp2,6 miliar, perlindungan sosial lainnya Rp1 miliar.  Total anggaran bantuan sosial Rp6,05 miliar.

"Pesisir Barat jumlah DTU yang diperhitungkan Rp107 miliar, anggaran bantuan sosial Rp783 juta, penciptaan lapangan kerja Rp957 juta, perlindungan sosial lainnya Rp483 juta. Total anggaran bantuan sosial Rp2,2 miliar," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait