#bpjskesehatan#jknkis#layanankesehatan

BPJS Raih Predikat WTM 8 Kali Berturut-turut

BPJS Raih Predikat WTM 8 Kali Berturut-turut
Public Expose pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan secara virtual. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- BPJS Kesehatan mempertahankan predikat wajar tanpa modifikasi (WTM) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari akuntan publik. Capaian tersebut menjadi yang kedelapan kali secara berturut-turut sejak beroperasi pada 2014 dan ke-30 sejak era PT Askes (Persero).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan WTM menandakan posisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 dan kinerja keuangan dan arus kas sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia atas penilaian audit dari Kantor Akuntan Publik.

“Tentunya berbagai capaian di tengah pandemi Covid-19 ini tidak didapat tanpa kerja keras. BPJS Kesehatan terus membuat gebrakan baru dengan memperhatikan kepada publik. Dengan komitmen yang terus kami kedepankan, ini menjadikan BPJS Kesehatan sukses mempertahankan capaian WTM dalam mengelola keuangan,” kata Ghufron, dalam siaran pers yang diterima lampost.co, Selasa, 5 Juli 2022.

Selain itu, kondisi dana jaminan sosial (DJS) 2021 juga dinyatakan positif. Hal tersebut dibuktikan dari aset neto yang yang dimiliki hingga 2021 sebesar Rp38,7 triliun. Posisi aset neto itu masuk dalam kategori sehat dan mampu memenuhi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

Dengan capaian tersebut, BPJS Kesehatan juga senantiasa berupaya untuk menciptakan inovasi, khususnya dari sisi finansial dan ekosistem digitalisasi sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu layanan.

“Pada 2022, BPJS Kesehatan masih memiliki berbagai tantangan yang harus diperbaiki, khususnya akses, mutu, efisiensi, ekuitas dan sustainabilitas finansial. Meski dihadang beragam tantangan, harapannya pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan dan bersama-sama menjaga penyelenggaraan program JKN yang berkualitas,” kata dia.

Selain capaian WTM, sepanjang 2021 ada beberapa capaian yang berhasil diraih BPJS Kesehatan dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam beberapa indikator. Dari aspek kepesertaan, per Januari 2022 jumlah peserta program JKN mencapai 235,7 juta jiwa atau sekitar 86% dari total penduduk Indonesia.

Seiring dengan jumlah pertumbuhan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan juga memperluas akses layanan di fasilitas kesehatan. Hingga akhir Desember 2021, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.810 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (rumah sakit).

Di masa pandemi covid-19, BPJS Kesehatan mentransformasikan layanan dengan hadir secara digital dan pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 yang bisa diakses peserta kapan saja dan di mana saja. Diantaranya, Antrean Online, dan layanan telekonsultasi hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).

Sampai akhir 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan melalui Pandawa mencapai 4,3 juta pemanfaatan yang terdiri dari layanan administrasi kepesertaan dan informasi layanan. Selain itu, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN mencapai 21.066 FKTP dan 1.433 rumah sakit.

Program JKN juga semakin dirasakan kehadirannya masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Hingga 31 Desember 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap kunjungan sakit dan kunjungan sehat sebanyak 392,9 juta kunjungan atau 1,1 juta per hari. Sementara pemanfaatan skrining kesehatan selama 2021 ada 2,2 juta skrining.

Berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, berdasarkan aspek kolekting iuran, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp143,3 triliun, lebih besar dari yang ditargetkan.

Penerimaan iuran tiap tahunan cenderung meningkat. Tercatat, total penerimaan iuran tahun 2020 sebesar Rp139,8 triliun.

Peningkatan jumlah kolekting iuran tersebut didukung dari jumlah kanal pembayaran yang tersebar di 696.569 titik yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan hingga Kader JKN.

BPJS Kesehatan juga menggandeng sejumlah pihak perbankan dalam menyediakan layanan supply infrastructure financing untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP.

BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan eSEP, validasi klaim rumah sakit secara digital melalui e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud di faskes.

Selain itu, mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada rumah sakit dan klinik utama untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan dan mutu layanan fasilitas kesehatan. Semakin baik layanan rumah sakit kepada peserta JKN, maka kesempatan mendapatkan uang muka akan semakin besar, hingga 60%.

"Kami harap dengan semua pencapaian dan inovasi yang telah kita raih bersama dengan dukungan peserta JKN dan masyarakat Indonesia," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait