#DataBocor#Peretasan#BPJSKesehatan

BPJS Kesehatan Ambil Langkah Hukum Ihwal Peretasan Data WNI

BPJS Kesehatan Ambil Langkah Hukum Ihwal Peretasan Data WNI
Ilustrasi: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengambil langkah hukum ihwal kebocoran data 279 juta warga negera Indonesia (WNI). Ia menduga data pribadi peserta BPJS itu diretas.

 "(BPJS Kesehatan) melaporkan kasus ini kepada Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Ali dalam konferensi pers virtual, Selasa, 25 Mei 2021.

Menurut dia, tindakan hacker tersebut menyebabkan kerugian materiel dan imateriel. BPJS Kesehatan, kata Ali, telah berupaya maksimal menjaga data masyarakat tidak bocor.

"Di BPJS Kesehatan, sistem keamanan data telah sesuai dengan ISO 27001 dan sudah terverifikasi," tutur dia.

Ali tidak membeberkan kapan dugaan peretasan dilaporkan. Ia  juga tidak menyebutkan nomor laporan polisi (LP) sebagai tanda aduannya diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim.

Sementara itu, Ali sejatinya dipanggil Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Senin, 24 Mei 2021, tetapi tidak hadir. Dia diwakilkan pejabat operasional bidang tekonologi informasi BPJS Kesehatan.

Sebanyak 279 juta data pribadi WNI diperdagangkan via online. Data ini meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, hingga gaji. Investigasi sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyimpulkan informasi ini identik dengan data BPJS Kesehatan.

Penelusuran juga menemukan akun forum jual beli database, RaidForums, Kotz, sebagai pembeli dan penjual atau reseller data pribadi itu. Kemkominfo mengungkap data sampel yang ditemukan tidaklah berjumlah satu juta seperti klaim penjual, melainkan hanya 100.002 data.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait