#BPJS#LAMPUNG

BPJS Bandar Lampung Dorong Pekerja Informal Jadi Peserta Ketenagakerjaan

BPJS Bandar Lampung Dorong Pekerja Informal Jadi Peserta Ketenagakerjaan
Dok BPJS Ketenagakerjaan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengajak para pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah untuk ikut masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Bambang Purwajadmitka, mengatakan pihaknya akan melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna mendorong pekerja sektor informal masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Terkait sektor informal, BPJS melakukan upaya sinergisitas dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam program Kartu Petani Berjaya yang didalam keanggotaannya terdiri dari para petani dan pekebun yang masuk pada sektor informal," katanya melalui telepon Senin, 13 September 2021.

Sesuai survei BPS Provinsi Lampung mengenai keadaan ketenagakerjaan di Lampung pada Februari 2021 terdata ada 4.409.800 pekerja. Perincian ada 1.236.500 pekerja formal (28,04%) dan 3.173.300 pekerja informal (71,96%). Kemudian, bila dilihat dari waktu kerja, ada 2.519.000 pekerja penuh waktu (57,12%) dan 1.890.700 pekerja tidak penuh waktu (42,88%). Perinciannya, 422.900 pekerja setengah pengangguran (9,59%) lalu 1.467.800 pekerja paruh waktu (33,28%). Sementara pekerjaan utama di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan terdapat 1.991.300 orang (45,16%) di Lampung.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak pekerja informal (pekerja bukan penerima upah) untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Ia menyatakan bahwa jumlah pekerja informal jauh lebih banyak dibanding pekerja formal (pekerja penerima upah). Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.

"Apalagi di masa pandemi ini, pekerja informal naik cukup signifikan. Jadi data Februari 2021, pekerja informal kita jumlahnya itu 59 persen, hampir 60 persen itu pekerja bukan penerima upah, sementara yang penerima upah 40-an persen," ujarnya seperti dikutip dalam website Kemnaker.go.id

Ia mengatakan baik pekerja formal maupun informal, keduanya memiliki risiko kerja. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini membuat siapa pun seharusnya merasa perlu untuk mendapatkan jaminan sosial. Dengan membayar iuran program mulai Rp 16.800 per bulan, pekerja akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang manfaatnya berupa pengobatan tanpa batas biaya, serta Jaminan Kematian (JKm) yang manfaatnya akan diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.

"Istri atau suami butuh untuk tetap survive karena risiko selalu menghampiri kami apapun pekerjaannya mulai dari kecelakaan kerja sampai meninggal. Jadi kalau bila orang tua meninggal maka pendidikan ditanggung sampai perguruan tinggi. Ayo aware. Risiko kerja itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja," katanya. 
 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait