Jamsostekjkp

BPJamsostek Rumuskan Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

BPJamsostek Rumuskan Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Ilustrasi.Dok


MAKASSAR (Lampost.co) -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) merumuskan tambahan program yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga kerja di Indonesia.

Deputi Direktur BPJamsostek wilayah Sulawesi Maluku dan Papua, Toto Suharto mengungkapkan Program JKP ini sisa menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk segera diaplikasikan. Sehingga program ini dimungkinkan akan dimulai pada 2021 yang terbagi dalam tiga manfaat yakni bantuan langsung tunai, vokasi, dan bursa informasi kerja.

"Saat ini sedang digodok Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait JKP ini. Harusnya sudah berjalan, tapi kami tidak akan berjalan kalau tidak ada PP, apalagi biayanya besar," ujar Toto, dikutip dari Antara, Jumat, 18 Desember 2020.

Toto menyebutkan pada awal pelaksanaan program JKP ini, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp6 trilliun, hanya saja belum dirincikan secara tertulis. "Dana yang disiapkan pemerintah Rp6 triliun. Kami menunggu petunjuk teknis penggunaan dana ini," kata dia.

Nantinya, sambung Toto, program itu dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pekerja jika mengalami PHK agar tercipta keberlangsungan hidup yang lebih baik. Misalnya jika kontrak pekerja selesai, mereka berhak mendapat bantuan langsung tunai dan kesempatan pelatihan sesuai keahlian. "Jadi bisa beralih profesi, bisa juga usaha mandiri," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Toto Suharto juga membeberkan program bantuan subsidi upah (BSU) akan diperpanjang hingga triwulan pertama di 2021. BPJamsostek Sulama mencatat jumlah data peserta yang lolos verifikasi dan diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 217.347 peserta atau setara 85 persen dari total rekening 254.690 peserta.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait