#beritalampung#bandarlampung

BPJamsostek-Kejati Lampung Evaluasi Perusahaan Bandel di Lampung

BPJamsostek-Kejati Lampung Evaluasi Perusahaan Bandel di Lampung
Press conference BPJamsostek usai menggelar rapat evaluasi bersama Kejaksaan Tinggi Lampung. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disapa BPJamsostek bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggelar rapat monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa, 23 Maret 2021.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagsel, Surya Rizal, mengatakan pada kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan besar dan potensi yang belum tergali pada program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, diantaranya perusahaan bandel atau perusahaan wajib peserta belum terdaftar, tunggakan iuran, dan lainnya.

"Hari ini kita sudah serahkan ke kejaksaan terkait peserta daftar sebagian program, peserta daftar sebagian tenaga kerja, piutang iuran, dan perusahaan wajib belum daftar," katanya, usai rapat.

Dia melanjutkan data yang telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung diantaranya sebanyak 19 perusahaan daftar sebagian program, 59 perusahaan daftar sebagian tenaga kerja, 127 piutang iuran, dan 29 perusahaan wajib belum daftar.

"Seperti perusahaan daftar sebagian program ada yang baru mendaftarkan satu program yang seharusnya tiga sampai empat program juga kita serahkan ke kejaksaan," kata dia.

Pihaknya terus mendorong perusahaan di Lampung agar dapat segera mendaftarkan seluruh pekerjanya. Sementara itu, untuk piutang iuran pihaknya juga telah menyerahkan ke Kejaksaan berdasarkan kerja sama untuk dilakukan penindakan.

"Untuk upaya penanganan kepatuhan hukum, kami selalu bekerja sama dengan Kejaksaan agar perusahaan patuh membayar piutang iuran. Tindakan tegas terkait penunggakan kami serahkan kepada aparat penegak hukum dan jika ada sanksi pidana nanti melalui Kejaksaan," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Heffinur, mengatakan ada potensi yang harus digali di Lampung terkait jumlah perusahaan, jumlah yang harus dibayar, dan siapa saja yang menunggak iuran pada program jaminan sosial tenaga kerja.

Menurutnya, adanya penunggakan piutang iuran dikarenakan salah faktor adanya pandemi Covid-19.

"Mungkin masalah pandemi ini penyebab mereka menunggak, makanya akan kita gali lagi. Kita tidak ada target, tapi paling tidak tahun ini akan kita laksanakan melalui Asdatun agar bisa patuh terhadap iuran BPJamsostek," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Bandar Lampung Widodo mengatakan pihaknya akan terus maksimal dalam menggarap implementasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Lampung.

"Kita akan terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Kerja, kerja, kerja," kata Widodo.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait