BPD Se-Lamsel Ancam Demo jika Kenaikan Tunjangan Tidak Disetujui

Kalianda (Lampost.co) -- Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) se-Lampung Selatan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika usulan kenaikan tunjangan kesejahteraan tidak terealisasi. Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dan silaturahmi FK BPD di Sekretariat BPD Lamsel di Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Senin, 1 Juni 2020.

Ketua FK BPD Lamsel Samsudin HR menyatakan dalam rapat koordinasi dan silaturahmi dengan ketua BPD dan anggota BPD sekabupaten setempat menyepakati pengajuan usulan kenaikan tunjangan kesejahteraan Rp2,5 juta untuk ketua BPD, wakil ketua Rp2 juta, sekretaris Rp1,5 juta, dan anggota Rp1 juta.

"Selain itu, kami juga mengajukan peningkatan biaya operasional dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta. Apabila usulan ini tidak diterima, kami akan mempertimbangkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selanjutnya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap bupati Lamsel segera menyikapi usulan tersebut. Sebab, jika tidak ada realisasi, anggota BPD se-Lampung Selatan akan melakukan demo sesuai hasil rapat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamsel Rohadian enggan memberikan tanggapan terkait usulan BPD Se-Lamsel.  Pasalnya, saat dikonfirmasi Lampost.co, sambungan telepon ditolak. Bahkan, pesan WhatsApp pun tidak dibalas.

EDITOR

Muharram Candra Lugina