#BNNP#BERITALAMPUNG#NARKOBA

BNNP Awasi Potensi Penyelundupan Narkoba dari Perairan Lampung

BNNP Awasi Potensi Penyelundupan Narkoba dari Perairan Lampung
Kepala BNNP Lampung, Brigjen Jafriedi, saat diwawancarai awak media -- Asrul S Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung menyoroti potensi penyelundupan narkoba ke Provinsi Lampung via laut.

Kepala BNNP Lampung, Brigjen Jafriedi, mengatakan perairan di Provinsi Lampung, masuk ke dalam alur laut kawasan perairan di Indonesia dan bisa dilalui kapal dari luar negeri.

"Tidak menutup kemungkinan kalau bicara prediksi, sementara kami pantau dan monitor, masih belum ada temuan," ujarnya saat pemusnahan barang bukti, Kamis, 27 Mei 2021.

Jafriedi menyatakan dalam mengawasi perairan sebagai potensi jalur peredaran narkotika, BNNP hanya bisa berkolaborasi dengan beberapa instansi.  Misalnya KSOP, Pelindo II Panjang, Beacukai, hingga Direktorat Pol Air Polda Lampung.

Di sisi lain, Komisi III DPR RI jemput bola memantau progres kebutuhan Polda Lampung ke pemerintah pusat, dan Mabes Polri, terutama penambahan kapal C1(tipe besar) yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan wilayah perairan dan perbatasan. Selain pengawasan tindak pidana umum, wilayah perairan berpotensi menjadi penyelundupan orang dan barang, termasuk narkoba dalam jumlah besar. Usulan penambahan kapal tipe C1 juga merupakan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Lampung dan BNN pada Februari 2021.

"Hasil kunjungan saya 20 April 2021, selain membahas tentang mudik, saya juga mengupdate informasi soal kebutuhan kapal C1 dari reses Februari kemarin ini segera saya pantau progresnya seperti apa di Pusat," kata Anggota Komisi III DPR RI asal Dapil Lampung, Taufik Basari.

Ia menjelaskan kapal tipe C1 sangat dibutuhkan karena butuh pengawasan ekstra di perairan Lampung. Terlebih, dari pemaparan Polda dan BNNP Lampung terkuak pelabuhan-pelabuhan kecil kerap dijadikan tempat masuknya narkoba

"Cukup kuat alasan untuk segera diadakan kapal tipe C1, untuk Polda Lampung, segera diadakan," papar legislator asal partai NasDem tersebut.


Dari laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI pada Februari 2021, disebutkan Polda Lampung memberdayakan 25 kapal yang terdiri dari berbagai macam tipe kapal dengan perincian tujuh unit  kapal tipe C2 / 14 unit kapal tipe C3 / dan unit kapal tipe RIB. Namun, mengingat Selat Sunda sudah menjadi Alur Laut Kepulauan Indonsia (ALKI) yang merupakan kawasan internasional sehingga diperlukan tipe kapal yang lebih memadai tipe C1.

Patroli  perairan dilakukan di pelabuhan resmi atau pelabuhan kecil yang kerap disebut jalur tikus antara lain pelabuhan resmi:
• Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung
• Pelabuhan Teluk Semaka, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus
• Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan
• Pelabuhan Bakau Bandarjaya, Kabupaten Lampung Selatan.

Pelabuhan kecil/ tikus :
• Pelabuhan Canti, Kabupaten Lampung Selatan
• Pelabuhan Dermaga Bom Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
• Pelabuhan Krui, Kabupaten Pesisir Barat
• Pelabuhan Kuala Telabas, Pesisir Tengah, Pesisir Barat
• Pelabuhan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Utara
• Pelabuhan Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur
• Pelabuhan Kuala Bom, Desa Muaragading, Kabupaten Lampung Timur


Dalam laporan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung juga memetakan jalur peredaran narkotika di Lampung. Beberapa diantaranya menggunakan jalur laut, di Kabupaten Lampung Timur melalui pelabuhan tikus, Kabupaten Tanggamus melalui pelabuhan Kotaagung dan jalur laut, Kabupaten Lampung Selatan, Pelabuhan Merak Bakauheni, Kota Bandar Lampung melalui pelabuhan International  Panjang, pusat distribusi, dan kabupaten Pesisir Barat melalui beberapa pelabuhan tikus. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait