#Lampung#Pesibar#Konflik#SatwaLiar

BKSDA Lampung Bentuk Satgas di Pesisir Barat

BKSDA Lampung Bentuk Satgas di Pesisir Barat
Suasana saat pembentukan Satgas Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, di OR Pekab setempat, Senin (24/9/2018). (Lampost/Deta Citrawan)


KRUI (Lampost) -- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, di OR Cukuh Tangkil Sekretariat Pemkab setempat, Senin (24/9/2018).

Dalam penjelasannya, salah seorang perwakilan BKSDA Provinsi Lampung mengatakan bahwa, kegiatan pembentukan satgas dimaksud merupakan buntut dari maraknya satwa liar yang masuk ke area permukiman warga. "Sebelumnya konflik tersebut sudah menimbulkan korban jiwa, salah satunya terjadi di Pesibar," ujarnya. 

Kegiatan itu juga, untuk mensosialisasikan SK Gubernur Lampung tentang tim koordinasi dan tim satuan tugas penanggulangan konflik  antara manusia dengan satwa liar Provinsi Lampung dan capaian kerja.

Sementara itu, Bupati Agus Istiqlal mengatakan pihaknya berharap agar dalam penerapannya segala keputusan maupun peraturan untuk berkeadilan terhadap masyarakat biasa. "Jangan sampai keputusan atau peraturan yang dibuat hanya berlaku terhadap masyarakat miskin saja. Sedangkan dengan mereka yang berkuasa aturan itu tidak berlaku," kata Bupati. 

Pihaknya mengatakan pada dasarnya baik di hutan maupun laut, merupakan tempat masyarakat kami menggantungkan hidup. Dan pada faktanya seringkali peraturan yang ada membatasi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. "Didalam hutan itu ada rezeki masyarakat Pesibar, dan faktanya dihalangi oleh peraturan itu, begitu juga dilaut. Padahal ada yang lebih parah," jelasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, Ketua DPRD Pesibar Piddinuri, Perwakilan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, perwakilan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), beberapa lembaga kehutanan, perwakilan dari masing-masing OPD, dan camat.

 


 

EDITOR

Deta Citrawan

loading...




Komentar


Berita Terkait