#ASN#korupsi

BKPPD Lamtim Tunggu Putusan Inkrah Pecat Lima PNS Korup

BKPPD Lamtim Tunggu Putusan Inkrah Pecat Lima PNS Korup
Kepala BKPPD Lamtim, M. Ridwan. Djoni Hartawan Jaya.


Sukadana (Lampost.co) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lampung Timur masih menunggu salinan keputusan pengadilan yang telah memiki kekuatan hukum tetap (inkrah) untuk memproses surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lima oknum PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Kelima oknum PNS yang sudah divonis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang adalah Himawan Santosa, Hendri Widyo, Dadan Darmansyah, Suherni, dan Endar Nuryanto.

Himawan Santosa dan Hendri Widyo Harjoko terbukti terlibat kasus pemerasan Kades Cempaka Nuban terkait program PTSL. Keduanya divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada 8 Februari 2021.

Kemudian Dadan Darmasnyah dan Suherni terlibat kasus pengadaan kendaraan dinas (randis) Bupati dan Wakil Bupati Lamtim juga sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang. Dadan divonis 1,3 tahun penjara pada 5 April 2021, dan Suherni divonis 1,6 tahun penjara pada 12 April 2021.

Sementara Endar Nuryanto yang merupakan mantan Kepala UPTD Puskesmas Batanghari, terbukti terlibat kasus pungli tenaga kerja sukarela (TKS) Kesehatan. Oleh pengadilan Tipikor Endar divonis empat tahun penjara pada 15 April 2021.

Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim, M Ridwan menjelaskan oknum PNS yang  terbukti terlibat kasus tindak pidana korupsi dan sudah sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memang dilakukan PTDH. Hal itu sesuai dengan  dengan pasal 250  butir (b) PP No11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Sesuai dengan ketentuan tersebut untuk kelima oknum PNS itu memang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan  PTDH,” kata Ridwan, Kamis, 22 April 2021.

Ridwan menambahkan untuk memproses draft SK Bupati tentang PTDH dimaksud tidak bisa serta merta dilakukan, sebab BKPPD harus memiliki dasar yaitu salinan keputusan pengadilan yang telah memiki kekuatan hukum tetap (inkrah).

“Kami sampai saat ini masih menunggu, kalau proses hukum atas lima oknum PNS itu sudah inkrah dan kami sudah menerima salinan keputusannya maka draf SK Bupati Lamtim tenatng PTDH lima oknum PNS itu pasti segera kami proses,” kata Ridwan.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait