ott

BKPPD Lamtim Proses SK Pemberhentian Sementara Dua ASN Kena OTT

( kata)
BKPPD Lamtim Proses SK Pemberhentian Sementara Dua ASN Kena OTT
Ilustrasi. Google Images

SUKADANA (Lampost.co) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lampung Timur memproses draft surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur tentang pemberhentian sementara dua oknum aparatur sipil negara (ASN), HS dan HW yang terjaring operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Lampung terkait dugaan kasus pemerasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batanghari Nuban.

Draf SK Bupati tentang pemberhentian sementara HS yang menjabat sebagai Irban II di Inspektorat Kabupaten Lamtim, dan HW yang merupakan Staf di Sekretariat Korpri Kabupaten Lamtim tersebut diproses setelah BKPPD setempat memperoleh salinan surat perintahan penangkapan, surat perintah penyidikan, dan penetapan keduanya sebagai tersangka dari Polda Lampung.

Baca juga: Polisi Tetapkan 4 Tersangka OTT Inspektorat Lamtim

Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim Muhammad Ridwan, Selasa, 14 Juli 2020, menjelaskan, draft SK Bupati tentang pemberhentian sementara kedua oknum ASN tersebut nantinya akan segera diajukan ke bupati untuk ditandatangani. Sebab pemberhentian sementara ASN merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Bupati Lamtim.

"Kedua oknum ASN yaitu HS dan HW yang tersandung dugaan kasus pemerasan terkait program PTSL di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban, memang harus segera diberhentikan sementara sebagai PNS karena memang ada aturan atau ketentuan yang mengaturnya yaitu PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS," ujarnya.

Dimana dalam PP No.11 tahun 2017, pasal 267 butir c disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Kemudian pada pasal 281 ayat 2 dan 3 disebutkan, PNS yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian sementara. 

Kemudian uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai peraturan per undang-undangan.

“Karena sudah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung atas dugaan kasus pungli terkait program PTSL di wilayah Kecamatan batanghari Nuban, maka kedua oknum ASN yaitu HS dan HW, sesuai  dengan PP No.11 tahun 2017 tersebut  memang harus diberhentikan sementara,” tambahnya.

EDITOR

Winarko

loading...

Berita Terkait

Komentar