#korupsi#asn

BKPP Tuba Tunggu Kepastian Hukum untuk Jatuhkan Sanksi ASN Korupsi

( kata)
BKPP Tuba Tunggu Kepastian Hukum untuk Jatuhkan Sanksi ASN Korupsi
Ilustrasi.Dok.Lampost.co

Menggala (Lampost.co) -- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tulangbawang belum dapat memastikan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapkan Polda Lampung sebagai tersangka kasus korupsi anggaran sekretariat DPRD Tulangbawang tahun anggaran 2018-2019. Ketiga oknum ASN tersebut, yakni BD, NH, dan SB yang sebelumnya berdinas di sekretariat DPRD Tulangbawang.

Menurut Kepala BKPP Tulangbawang Penliyusli PNR, pihaknya kini tengah menunggu surat salinan dan kepastian hukum terhadap ketiganya. "Iya nanti kami minta surat dari sekwan apa sudah ada surat dari kepolisian jadi tersangka. Kalau sudah ada bukti, baru dilihat aturannya, akan kami koordinasikan bersama Inspektrorat," kata Penli saat dihubungi Lampost.co, Rabu, 2 September 2020.

Penli memastikan ketiganya hingga saat ini masih bertugas di Tulangbawang. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah ketiga masih melaksanakan tugasnya sebagai ASN.

"Masih melaksanakan tugas di Tuba belum ada yang mengajukan mutasi. Tapi kalau masuk kantor kita enggak tahu, di dinas masing-masing kalau absen," kata dia.

Inspektur Tulangbawang Pahada Hidayat mengaku mengetahui kabar tiga oknum ASN Tulangbawang menjadi tersangka di Polda Lampung diduga terjerat kasus korupsi dari media massa. Dia menyatakan pihaknya belum dapat memastikan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap ketiganya lantaran tengah menunggu proses hukum.

"Baru dapat info dari media. Kami akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk kemudian akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait ASN yang menjadi tersangka," katanya.

Disinggung apakah ketiganya bakal mendapatkan sanksi pemecatan sebagai ASN, Pahada enggan berandai-andai karena pihaknya kini tengah menunggu proses hukum untuk menjatuhkan sanksi. "Kita ikuti dulu proses hukumnya," ujarnya.

Dari hasil penelusuran Lampost.co di laman resmi sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Salah satu tersangka, yakni NH sempat mengajukan praperadilan di PN Tanjungkarang pada 3 Agustus 2020 dengan termohon Polda Lampung c.q. Kapolda Lampung. 

Pemohon atau NH menganggap penyidikan yang dilakukan termohon berkenaan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam penetapan tersangka Nomor: S.Tap/03/VI/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 23 Juni 2020 terhadap diri pemohon adalah tidak sah.

Dari penelusuran di laman yang sama, diketahui praperadilan yang diajukan NH ditolak. Berdasarkan amar putusan pada 19 Agustus 2020 itu disebutkan: 1. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar