#kemenkumham#bantuanhukum

Beri Bantuan Hukum Gratis, Kemenkumham Ajukan Anggaran Rp55 Miliar

Beri Bantuan Hukum Gratis, Kemenkumham Ajukan Anggaran Rp55 Miliar
Rapat Kerja Komisi III, di Gedung DPR RI, Senin, 7 Juni 2021. Dok


Jakarta (Lampost.co) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengajukan anggaran sekitar Rp55 miliar rupiah pada rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2022. Dana tersebut diproyeksikan untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.  

“Kemenkumham mengajukan program bantuan hukum litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47,872 miliar dan bantuan hukum non litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8,49 miliar di 33 Provinsi,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, saat Rapat Kerja Komisi III, di Gedung DPR RI, Senin, 7 Juni 2021.

Bantuan hukum itu pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut organisasi bantuan hukum yang terseleksi.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. 

Anggota DPR, Benny K. Harman, menyatakan anggaran pembinaan hukum nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari pemasyarakatan," kata dia. 

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan surat keterangan miskin. 

“Prosedurnya calon penerima bantuan hukum atau pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, Dwi Rahayu Eka Setyowati. 

Sementara itu, bantuan hukum non litigasi akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Terdiri dari penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum,” papar Dwi. 

Selain penegakan hukum nasional, poin lain dalam prioritas nasional ke-7 adalah konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait