#KPK

Beredar Surat Tugas Palsu di Papua, KPK: Laporkan jika Ada di Lampung

Beredar Surat Tugas Palsu di Papua, KPK: Laporkan jika Ada di Lampung
Surat tugas palsu mengatasnamakan KPK yang beredar di Papua. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Lampung berhati-hati terhadap pencatutan nama lembaga antirasuah tersebut.

Temuan terbaru dari KPK, telah beredar Surat Tugas dan Surat Edaran di wilayah Provinsi Papua yang mengatasnamakan KPK sebagai pihak yang mengeluarkan surat tersebut.

Dalam surat itu disebutkan bahwa KPK memberikan tugas kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan, dan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memonitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara dalam format Surat Edaran disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut, dan pembekalan pengurus KPK tingkat provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu.

Pljt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyatakan dengan tegas bahwa surat tersebut palsu. KPK tidak pernah menerbitkan kedua jenis surat yang kini beredar di wilayah Papua tersebut.

Hingga saat ini, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui Surat Tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

"Jadi tidak ada surat tugas seperti itu, termasuk jika memang ada di Lampung nantinya," tegas Ipi, Rabu, 20 januari 2021.

KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggungjawab untuk menjaga diri tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan melakukan verifikasi berulang jika ada pihak-pihak dan atau informasi yang mengatasnamakan KPK.

"Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun silakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat. KPK mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan bila mendapatkan informasi sejenis dapat mengkonfirmasi melalui Call Center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id," paparnya.

Jika di Lampung ada temuan tersebut, tentunya bisa melapor ke Polda atau Polres setempat dengan laporan pemalsuan dokumen sesuai Pasal 263 KUHP, bahkan bisa melapor jika ada unsur pemerasan dan perbuatan pidana lainnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait