#tajukrencana#LampungPost#rekomendasiparpol

Berburu Rekomendasi Parpol

Berburu Rekomendasi Parpol
Ilustrasi rekomendasi. i2.wp.com


SUASANA menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 2018 semakin panas. Panas karena proses pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur seperti jalan di tempat.
Dalam situasi macet itulah manuver para bakal calon untuk mendekati partai politik semakin kencang. Hingga kini calon gubernur Arinal Djunaidi sudah mendapatkan dukungan dari Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mustafa diusung Partai NasDem, PKS, dan Hanura. Herman HN baru sebatas surat tugas dari PDI Perjuangan. Sementara calon petahana Muhammad Ridho Ficardo didukung Partai Demokrat dan surat tugas dari PPP.
Dari dukungan parpol tersebut, beberapa sudah menerbitkan surat rekomendasi. Namun, rekomendasi tersebut disertai dengan beberapa catatan. DPP parpol mensyaratkan calon melakukan sejumlah kerja politik. Pertama, mencari partai koalisi untuk memenuhi 17 kursi sebagai syarat minimal mengusung pasangan calon. Kedua, mencari sosok calon wakil gubernur yang dapat diterima internal koalisi parpol. Ada juga partai yang meminta calon untuk mengusahakan sendiri seluruh biaya pencalonan hingga hari H pencoblosan dengan sebutan dana perjuangan.
Apabila calon tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, tidak menutup kemungkinan rekomendasi dukungan dan surat tugas akan dicabut dan dialihkan ke calon lain. Karena itulah, dua bulan mendatang, yakni hingga masa pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum pada 8—10 Januari 2018, akan menjadi saat-saat yang berat bagi para calon.
Para calon tersebut tidak saja harus mengamankan dukungan parpol, tetapi juga bisa memilih cawagub yang dikehendaki koalisi parpol. Selain itu, harus berusaha keras mengumpulkan dana politik untuk biaya kampanye, tim sukses, dan saksi-saksi di tempat pemungutan suara.
Keadaan yang terjadi saat ini, hampir semua calon memiliki performa yang setara sehingga parpol memiliki posisi tawar lebih tinggi di hadapan calon. Dalam situasi itulah, berbagai dugaan adanya mahar politik merebak di masyarakat. Andai calon tidak bisa menyiapkan setoran untuk parpol, dukungan akan dialihkan ke parpol lain.
Dengan melihat komposisi kursi DPRD dan arah dukungan calon, parpol yang memiliki sedikit kursi di DPRD pun bisa mengubah peta politik apabila menarik dukungan untuk calon tertentu. Pragmatisme politik pun tak terhindarkan.
Harus diakui, biaya pemilihan kepala daerah langsung memang tinggi. Dan hal ini pada gilirannya akan memicu tindak korupsi oleh calon terpilih kelak. Dalam situasi itulah, seharusnya parpol berdiri paling depan untuk meminimalisasi dampak pilkada langsung, termasuk dengan menolak mahar politik.

EDITOR

Tim Redaksi Lampung Post

loading...




Komentar