koronawabahkoronacoronavirusbunuhdiri

Berat Beban PJJ Picu Bunuh Diri pada Anak

Berat Beban PJJ Picu Bunuh Diri pada Anak
Ilustrasi: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Setidaknya ada tiga kasus anak bunuh diri selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi virus korona (covid-19). Berat beban PJJ dinilai sebagai pemicu anak nekat mengakhiri hidupnya.

 

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan faktor yang memengaruhi beratnya beban pembelajaran selama PJJ cukup variatif. Pertama karena keterbatasan sarana prasarana.

Satriwan mencontohkan kondisi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Di daerah-daerah ini sinyal komunikasi relatif masih susah karena terletak di kaki gunung.

"PJJ-nya luring (putus) sehingga metode yang digunakan guru adalah siswa mengambil tugas-tugas ke sekolah setiap hari lalu membawanya pulang karena kelas belum boleh buka sebab masih masuk zona kuning atau merah (covid-19)," ungkap Satriwan kepada Medcom.id, Senin, 16 November 2020.

Faktor kedua ialah masih banyak guru yang tidak memahami kurikulum darurat dan e-modul. Sejatinya, kata dia, dua hal itu dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk meringankan beban guru dan siswa, khususnya selama PJJ.

Satriwan menjelaskan dalam kebijakan kurikulum darurat ada penyederhanaan materi atau pengurangan kompetensi dasar. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) di sekolah menengah pertama (SMP) atau sekolah dasar (SD) yang mulanya delapan menjadi lima materi.

"Artinya, pengurangan itu sampai 40 persen materi sehingga semakin sedikit materi yang dipilihkan oleh pemerintah maka sedikit pula yang namanya tuntutan penilaian," ujar Satriwan.

Namun, tak semua guru dapat mengaplikasikan kemudahan yang diberikan pemerintah. Satriwan menyebut persoalan itu terjadi di Padang Panjang, Agam, dan Tanah Datar, Sumatra Barat.

Dia mengatakan ada musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat SMP dan sekolah menengah atas (SMA) serta kelompok kerja guru (KKG) untuk SD. MGMP dan KKG itu menjadi ruang diskusi para tenaga pengajar.

"Saya tanya apakah di dinas pendidikan atau MGMP atau KKG tidak ada diskusi tentang ini (kurikulum darurat)? 'Tidak dibahas Pak,' katanya karena dari pengawas sekolah, dari dinas pendidikan, pun tidak ada," tutur Satriwan.

Satriwan menemukan persoalan tak hanya terjadi pada guru saja. Inti persoalan adanya kekurangan komunikasi dan koordinasi antara dinas pendidikan kota/kabupaten maupun provinsi dengan Kemendikbud.

"Itu yang menjadi persoalan, jadi keterbatasan akses internet tadi, gawai sehingga pilihannya PJJ luring, di sisi lain Kemendikbud sudah menyediakan kurikulum darurat tapi sampai sekarang sudah hampir selesai 2020 semester 1 masih ada sekolah yang tidak memahami itu, padahal itu meringankan sekali," papar dia.

Masalah lain mengenai e-modul yang dikhususkan untuk pendidikan anak usia dini (paud) dan SD. Satriwan mengatakan Kemendikbud menyediakan e-modul untuk membantu guru, siswa, dan orang tua dalam PJJ, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia (3T).

"Tapi persoalannya daerah 3T tidak memiliki informasi yang cukup tentang e-modul. Ini laporan dari Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mimika, Pandeglang," kata Satriwan.

Satriwan menuturkan e-modul itu berupa link yang dapat diakses sekolah. Panduan materi itu dapat diunduh sekolah lalu dicetak untuk dibagikan ke orang tua, siswa, dan guru. Namun, kata dia, tidak semua sekolah dapat mengakses link tersebut karena kendala akses internet.

"Saya juga tidak bisa menyalahkan 100 persen sekolah ya, karena ada komunikasi yang tersendat saya rasa antara dinas pendidikan dengan Kemendikbud, lalu dinas pendidikan dengan pengawas sekolah atau kepala sekolah ke bawahnya," tutur dia.

Menurut Satriwan, semestinya dinas pendidikan inisiatif mencetak panduan materi itu lalu menyebarkannya ke para pengawas. Kemudian, pengawas dapat menyerahkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk difotokopi.

"Jadi, rasanya inisiatif-inisiatif itu tidak ditindaklanjuti karena kendala-kendala teknis di lapangan. Padahal e-modul itu sebagai suplemen tambahan meringankan beban guru, orang tua dan siswa," ucap dia.

Di sisi lain, dia mengatakan e-modul itu juga memusingkan orang tua dan siswa. Pasalnya, dalam satu modul terdapat 230 halaman. Sekurang-kurangnya anak SD memiliki delapan hingga 10 mata pelajaran.

"Nah ini kan cukup memberatkan juga. Jadi, wajar juga mereka bilang, 'Waduh ini kok banyak banget halamannya'. Tujuannya membantu tapi ini akan memperumit, apalagi di daerah-daerah tidak bisa internet untuk mem-print langsung," tutup Satriwan.

PJJ telah menelan nyawa siswa kelas I SD berinisial KS, 8, di Lebak, Banten. KS tewas dianiaya orang tua akibat stres mendampingi anak belajar di rumah.

Kasus kedua terjadi terhadap siswa SMA, berinisial MI, 16, di Gowa, Sulawesi Selatan. Ketiga, kasus bunuh diri siswa madrasah sanawiah (MTS) kelas IX berusia 15 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait