#korupsi#kpk#penyelewengan

Begini Tanggapan Arinal soal Lampung Masuk 10 Besar Terkorup

( kata)
Begini Tanggapan Arinal soal Lampung Masuk 10 Besar Terkorup
Gubernur Lampung Arinal Djunadi usai rapat koordinasi terkait Pilkada Serentak di 8 kabupaten/kota tahun 2020 di ruang rapat utama kantor gubernur, Rabu, 24 Juni 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lampung menempati peringkat kedelapan instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi se-Indonesia tahun 2014-2019 sesuai pemaparan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat koordinasi dan diskusi interaktif ketua KPK dengan gubernur se-Indonesia yang dilakukan secara daring, Rabu, 24 Juni 2020.

Adapun perincian instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi, yakni Pemerintah Pusat (359 kasus), Jawa Barat (101 kasus), Jawa Timur (85 kasus), Sumatera Utara (64 kasus), DKI Jakarta (61 kasus), Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus), Jawa Tengah (49 kasus), Lampung (30 kasus), Banten (24 kasus), serta Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua (22 kasus).

Korupsi tersebut didominasi pengadaan fee proyek atau pengadaan barang dan jasa. Selain pengadaan barang dan jasa, ada beberapa lagi area rawan korupsi, yakni rotasi, mutasi, rekrutmen pegawai, pemberian izin usaha, izin tambang, markup proyek, fee proyek, dan ketuk palu pengesahan APBD.

"No comment, itu kan 2014-2019," kata Gubernur Lampung Arinal Djunadi usai rapat koordinasi terkait pilkada serentak 8 kabupaten/kota di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Rabu, 24 Juni 2020.

Rilis dari KPK tersebut seyogianya menjadi early warning system (EWS) atau suatu peringatan/deteksi dini bagi para kepala daerah untuk tetap menjaga integritasnya dan profesionalitasnya dalam memimpin roda pemerintahan. Semangat dan komitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus dijunjung tinggi sebagai wujud pengabdian untuk masyarakatnya.

Berita terkait: KPK Sebut Kasus Korupsi di Lampung Sepanjang 2014-2019 Mencapai 30

Apalagi di Lampung akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang di 8 kabupaten/kota yang meliputi Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pesisir Barat. Bakal calon kepala daerah juga perlu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah terjadi di Lampung.

"Tidak perlu saya sampaikan di sini. Hal yang strategis akan saya instruksikan langsung kepala bupati dan wali kotanya," kata Arinal.

Sebelumnya, di Lampung ada beberapa kepala daerah yang tersandung persoalan hukum dengan KPK, yakni mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, mantan Bupati Mesuji Khamami, dan mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. 

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar