#PKH#BANSOS

Begini Kata Korwil PKH Soal Ibu Sembilan Anak Tidak Dapat Bantuan

Begini Kata Korwil PKH Soal Ibu Sembilan Anak Tidak Dapat Bantuan
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Koordinator Wilayah PKH Lampung I, Irpangi mengatakan ibu Badriah yang memiliki sembilan anak di Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung sudah mendapat bantuan PKH sejak 2011 hingga 2019.

Bantuan tersebut terhenti karena masalah administrasi, NIK dan KK sempat berpindah ke Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2020.

"Ibu Subadriah, saat ini tidak lagi terdata sebagai peserta PKH karena permasalahan dalam KK yang dimiliki. Pernah pindah ke Sumatera Selatan (KK di Provinsi Sumatera Selatan)," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 04 November 2022.

Setelah pindah, mertua Subadriah membuat KK baru di Palembang dengan maksud dan tujuan agar Ibu Subadriah bisa mendapatkan bantuan sosial di Palembang. "Sejak saat itu, bantuan sosial PKH dan BPNT di Kota Bandar Lampung terhenti," kata dia.

Padahal pengakuan Subadriah, suaminya telah mengurus ulang perpindahan KK ke Kota Bandar Lampung sekaligus menambahkan anak yang belum masuk dalam Kartu Keluarga. Tetapi hingga saat ini bantuan belum kunjung didapatkan olehnya.

"Setelah dicek melalu SIKS NG, bu Subadriah sudah bukan lagi peserta PKH dan BPNT. Itulah sebab bantuannya terputus," kata dia.

Irpangi menambahkan, pendataan orang miskin yang belum dapat bansos bukan tupoksi pendamping PKH. Merujuk ke UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat 1 mereka harus daftar ke desa atau kelurahan.

"Musyawarah kelurahan atau desa kan di entri  lewat SIKS NG agar masuk DTKS Kemensos sebagai sasaran penerima Bansos," kata dia.

Plt Kepala Dinsos Bandar Lampung, Aklim Sahadi, mengatakan pasutri Firdaus dan Badriah sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). "Kami mengajukan dan masuk DTKS menunggu giliran untuk dapat bantuan. Kalau masuk DTKS kewenangan pusat," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPR RI Endro Suswantoro Yahman bakal mengevaluasi kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Bandar Lampung. Evaluasi tersebut buntut adanya pasangan suami istri miskin dengan sembilan anak dan seorang pria yang tinggal di kandang kambing di Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat, tidak tersentuh bantuan PKH.

"Nanti akan kami kumpulkan (pendamping PKH di Bandar Lampung) dalam forum tertentu untuk mengevaluasi mereka. Jika kinerja mereka buruk maka akan saya rekomendasikan untuk dipecat," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait