#Pilkada#LampungSelatan#Bawaslu

Bawaslu Lamsel Tangani Puluhan Kasus Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Lamsel Tangani Puluhan Kasus Pelanggaran Pilkada
Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi/Doc


Kalianda (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan (Lamsel) menemukan puluhan kasus pelanggaran selama Pilkada Serentak 2020. Dari puluhan pelanggaran yang sudah tertangani tersebut, keseluruhannya didominasi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. 

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan, hingga saat ini jumlah kasus yang sudah ditangani selama Pilkada sebanyak 43 pelanggaran. 

"Jumlah tersebut terdiri dari pelanggaran yang merupakan temuan langsung dari jajaranya dan laporan masyarakat. Pelanggaran protokol kesehatan yang cukup banyak kami tangani," kata dia. 

Sebanyak 43 kasus pelanggaran itu terdiri dari 20 pelanggaran prokes yang terjadi selama tahapan kampanye, 11 kasus pelanggaran administrasi, 1 kasus pidana pemilihan, 3 kasus pelanggaran kode etik, 1 kasus pelanggaran netralitas PKH, 4 kasus pelanggaran netralitas ASN, dan 3 kasus bukan pelanggaran. 

"Kasus ASN ini melibatkan sedikitnya sekitar 30 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Pemkab Lamsel. Bahkan, kasus netralitas ASN ini sudah ada sanksi dari Komisi ASN. Sedangakan, 20 kasus pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye hingga mengeluarkan rekomendasi larangan berkampanye selama tiga hari," kata dia. 

Selain itu, kata Hendra, pihaknya juga saat ini tengah melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap salah satu oknum kepala desa di Kecamatan Tanjung Bintang dan pembagian sembako yang dilengkapi dengan pakaian dan alat centong nasi berlogo salah satu pasangan calon. 

"Dua kasus baru masih kami proses penanganan pelanggaran. Bahkan, sudah ada pemanggilan terhadap saksi dan pelapor untuk meminta klarifikasi. Lantaran tidak hadir, kami kembali mengundang mereka, " kata dia. 

Hendra juga mengatakan, sejauh ini Bawaslu Lamsel telah melayangkan 1.769 surat imbauan dan rekomendasi yang ditujukan kepada para paslon, lembaga, dan instansi se-Lamsel. Dari ribuan surat itu, terdapat 872 surat imbauan khusus untuk kepala desa dan stakeholder tingkat kecamatan (ASN).

"Saya harap, dari ribuan surat imbauan dan rekomendasi itu dapat menjadi dorongan untuk bersama-sama saling mengawasi pelaksanaan Pilkada Lamsel tahun 2020," kata dia.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait