#Bawaslu#Pilkada#Lampung

Bawaslu Lampung Terima 60.424 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara

Bawaslu Lampung Terima 60.424 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co): Bawaslu Provinsi Lampung menerima sebanyak 60.424 laporan formulir model A4 hasil pengawasan pungut hitung, penghitungan suara, dan ketidak-sesuaian dalam aplikasi Siwaslu (sistem pengawasan Pemilu) di delapan kabupaten/kota.

Update laporan formulir model A4 pada tanggal 9 Desember hingga pukul 20.30 WIB, terbanyak berasal dari Kabupaten Lampung Tengah 15.664 laporan. Selanjutnya disusul Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 10.816 laporan, Kabupateen Lampung Timur sebanyak 10.472 laporan, Kota Bandar Lampung sebanyak 8.864 laporan, Kabupaten Pesawaran sebanyak 6.064 laporan, Kabupaten Way Kanan sebanyak 5.936 laporan, Kota Metro sebanyak 1.408 dan Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1.200 laporan. 

"Formulir model A4 dalam aplikasi Siwaslu mencakup kejadian-kejadian dan atau permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Termasuk didalamnya jadwal buka TPS yang molor dari waktu ditentukan pkl 07.00 wib, berbagai kekurangan logistic pilkada, formulir-formulir kelengkapan Pilkada yang tertukar, intimidasi penyelenggara, pemilih yang tidak bisa memilih, hingga pengawasan prosedur kesehatan di masa covid 19," ujar ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Koiriah, Kamis, 10 Desember 2020.

Beberapa kejadian khusus yang dilaporkan antara lain saksi paslon yang tidak bisa masuk TPS karena tidak ada hasil rapid tes terjadi di TPS 002 Kelurahan Tanjung Karang Bandar Lampug. Lalu beberapa pemilih yang memilih pulang dan emosional karena tidak mau mengenakan sarung tangan terjadi di TPS 7 Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung. Ada juga sejumlah pemilih yang memicu keributan karena tidak membawa KTP-el namun namanya tertera di DPT. 

Ditemukan juga sejumlah pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius di sejumlah tempat. Atau surat suara kurang sebanyak 133 lembar seperti yang  terjadi di TPS 4 Pekon Bandar Dalam Pesisir Barat. 

Kejadian khusus lain yang ditemukan pengawas TPS di daerah adalah saksi pasangan calon yang tidak menyaksikan pemungutan suara bagi pemilih di lokasi karantina. Lalu ada pemohon yang tidak menandatangani daftar hadir, pengawas TPS dilarang membawa ponsel ke TPS oleh KPPS, dan pemilih yang membawa ponsel dan memotret surat suara.

Perlu diketahui, Siwaslu merupakan hasil laporan cepat dari hasil pengawasan pengawas TPS diseluruh TPS di Indonesia. Selain, sebagai informasi cepat bagian pengawasan di lapangan juga sebagai alat unutk mendokumentasikan hasil di masing-masing TPS dan sebagai data pembanding jika nanti ada TPS yang disengketakan.

Jajaran Bawaslu Lampung dan kabupaten/kota secara cepat dan cermat berupaya menyelesaikan berbagai persoalan lapangan sehingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 tetap bisa berjalan. 

Bawaslu Provinsi Lampung juga meminta jajarannya untuk memetakan TPS-TPS di 8 (delapan) kabupaten/kota yang berpotensi diadakan pemungutan suara ulang (PSU).

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait