#beritalampung#beritalampungterkini#pemilu2024#bawaslu

Bawaslu Awasi Ketat Penggunaan Fasilitas Negara oleh Menteri yang Nyapres

Bawaslu Awasi Ketat Penggunaan Fasilitas Negara oleh Menteri yang <i>Nyapres</i>
Ilustrasi. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan akan melakukan pengawasan selama proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemetaan potensi kerawanan, baik sebelum atau setelah ada penetapan peserta pemilihan presiden dan wakil presiden yang berkedudukan sebagai menteri.

"Setelah kerawanan terpetakan, Bawaslu akan melakukan sosialisasi maupun imbauan kepada para pihak untuk berkomitmen tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan," ujar anggota Bawaslu Lolly Suhenty, melalui pesan tertulis, Rabu, 2 November 2022.

Baca juga: KPU Lamteng Belum Terima Juknis Rekrutmen PPK 

Hal itu ia utarakan merespons kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara apabila menteri tidak mundur dari jabatannya kemudian mencalonkan diri sebagai presiden.

Lolly mengatakan pihaknya akan melibatkan para peserta pemilu, yakni partai politik dalam setiap tahapan untuk bersama-sama melakukan pengawasan melekat terhadap potensi penyalahgunaan maupun dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Selain itu, Bawaslu juga akan menindaklanjuti dugaan laporan ataupun pelanggaran yang diterima.

"Jika terdapat laporan maupun hasil pengawasan yang memenuhi alat bukti, Bawaslu akan menindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu," katanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya saat ingin mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. MK pada putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) menyatakan frase “pejabat Negara” dalam Pasal 170 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pasal 170 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai presiden. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dan menteri. MK menambahkan menteri atau pejabat setingkat menteri hanya mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait