#UMKM

Banyak UMKM Belum Paham Cara Daftar E-Katalog

Banyak UMKM Belum Paham Cara Daftar E-Katalog
Ilustrasi. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah pusat telah memberikan kebijakan 40 persen belanja daerah harus memanfaatkan belanja produk lokal. Hal ini untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masuk dalam pengadaan.


Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bagaimana langkah agar pelaku usaha bisa mengikuti tender dan memenuhi kebutuhan produk lokal untuk organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Memang ada informasi dari perkumpulan UMKM di Provinsi Lampung terkait bisa mengenalkan produk lokal yang dibutuhkan OPD, namun nyatanya kami belum tahu bagaimana akses untuk memasukan usaha kita," kata owner dari Riens Bakery, Rina Sari, Selasa, 7 Juni 2022. 

Pelaku UMKM makanan ringan yang sering mengisi makanan di sejumlah acara kedinasan lingkungan Pemprov ini mengatakan jika sejauh ini tidak ada kerjasama ataupun kontrak apapun terkait usahanya yang dipakai untuk mengisi makanan ringan di acara.

"Kalau saya usaha nya makanan basah untuk snack tamu dalam kegiatan kedinasan. Tapi sejauh ini kalau ada acara hanya pemesanan, bukan yang kontrak setiap minggu atau dibayar setiap bulan," ujarnya. 

Sehingga menurutnya, jika memang ada program E-Katalog yang dicanangkan sehingga pelaku UMKM bisa ikuti tender pengadaan barang dan jasa, pihaknya mengatakan tidak ada sosialisasi dari pemerintah provinsi Lampung. 

"Belum ada omongan, coba nanti saya koordinasi dengan orang dinas yang memang sering lakukan pemesanan kue ke saya. Tapi sejauh ini meskipun bukan masuk ke E-Katalog, saya masih dapat penghasilan yang lumayan dari usaha isi snack di acara kedinasan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Slamet Riyadi mengatakan jika hingga saat ini baru ada lima CV yang tergabung dalam E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa. 

"Hingga saat ini masih sejumlah perusahaan skalanm mikro yang tergabung dalam e-katalog, sementara untuk UMKM masih diusahakan. Sehingga sosialisasi dan ajakan terus kami gemakan ke pelaku UMKM," katanya. 

Namun ia memastikan jika sosialisasi tersebut akan menyentuh ke banyak pelaku UMKM dengan catatan bisa menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan barang serta jasa ke pemerintahan dengan baik dan benar. 

"Sosialisasi juga harus dibarengi dengan kesiapan pelaku UMKM itu sendri dalam menyediakan kebutuhan pemerintahan," tutup dia.

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait