#umkm#ekonomilampung

Bantuan UMKM Terkendala Administrasi

Bantuan UMKM Terkendala Administrasi
Bantuan UMKM Terkendala Administrasi. Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masa pandemi saat ini ada bantuan dari pemerintah melalui perbankan untuk UMKM nilainya cukup besar Rp2,4 Juta untuk satu pelaku usaha. Namun tidak sedikit juga pelaku usaha tidak mendapatkannya lantaran tidak tahu ada bantuan dari perbankan. 

Selain minimnya informasi mengenai bantuan, sebagian pelaku usaha tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan untuk mendapatkan bantuan dengan nilai Rp2,4 juta tersebut. Menurut mereka tempat usaha yang disewa berbeda dengan alamat domisili yang ada di kartu tanda penduduk (KTP). 

"Kalau saya tahu ada bantuan Rp2,4 juta, cuma katanya domisili tempat tinggal dengan tempat usaha yang saya kontrak berbeda jadi nggak bisa mendapatkannya. Mau ngurus antrean panjang dan musim pandemi seperti ini ngeri," kata Andro pemilik usaha makanan ringan khas Lampung itu. 

Lebih jauh Andro mengatakan, tempat tinggalnya di pinggiran kota meski jaraknya tidak seberapa jauh dari tempat usahanya. Namun alamat usaha dan rumah berbeda kabupaten atau kota. "Ini yang menjadi kendala sulit mendapatkan setiap bantuan, salah satunya bantuan Rp2,4 juta itu, " katanya. 

Dimasa sulit seperti sekarang ini, semestinya pemerintah tidak mempersulit setiap bantuan. Mereka datangi setiap usaha, kemudian didata, selanjutnya disuruh mengisi formulir dananya ditransfer. "Ini kan nggak, harus ke kelurahan dulu, ke kantor dinas, kantor ini lah, ribet antrean panjang," katanya. 

Selain sulitnya administrasi untuk mendapatkan bantuan Rp2,4 juta dari perbankan, masyarakat tidak banyak yang tahu ada kucuran dana segar dari pemerintah tersebut. Bahkan mendengar bantuan itu pun baru pertama kali. 

"Coba ajari saya bagaimana melihat ada bantuan dari bank di Google. Tapi saya tidak tahu lo, mendengarnya saja saya baru dikasih tahu sekarang ini. Padahal warung makan ku ini sudah pas dapat bantuan itu, " katanya. 

Mudah-mudahan di gelombang berikutnya masih ada bantuan untuk UMKM, untuk saat ini mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu. " Bagai mana lah caranya biar tidak ketinggalan kalau ada bantuan dari pemerintah ini, Setidaknya tahu dulu ada bantuan baru dapat, ini jangankan dapat tahu aja nggak," kata Heru penjual makanan dan aneka minuman ini. 

Diketahui Sebanyak 245.136 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung menerima Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan langsung tersebut sebesar Rp2,4 juta yang ditujukan kepada setiap pelaku UMKM agar bisa terus menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi covid-19.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, data tersebut sesuai dengan jumlah lampiran BPUM Provinsi Lampung berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di Lampung ada 245.136 penerima yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Ia juga mengatakan untuk 245.136 penerima di Lampung tersebut dengan rincian tahapan Lampiran 1 ada 22.655 penerima, Lampiran 2 ada 7.478 penerima, Lampiran 3 ada 21.792 penerima, Lampiran 4 ada 99 penerima, Lampiran 7 ada 187.860 penerima, dan Lampiran 10 ada 5.252 penerima.

"Di Lampung ada 245.136 UMKM penerima BPUM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Alhamdulillah data tersebut sudah di SK-an Kementerian. Itu data yang menerima," kata Agus Nompitu. 

Pemerintah provinsi sifatnya hanya mengajukan kemudian diverifikasi dan ditentukan oleh pusat siapa penerimanya. Agus Nompitu juga sedang menunggu data by name and by address siapa saja penerima bantuan tersebut. Kemudian ia juga sedang melakukan sinkronisasi dengan Koperasi, Pegadaian, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa Menteri Koperasi dan UKM juga telah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan target 12 juta UMKM di Indonesia. Bantuan tersebut sudah ditutup pada bulan september kemarin. Apabila masih dibuka ruang untuk pengajuan UMKM kembali maka Lampung siap untuk mengusulkan data UMKM kepada pusat.

"Bila ada UMKM yang belum mendapatkan bantuan silahkan daftar, nanti kami usulkan. Tetapi memang benar-benar pelaku UMKM dan ada legalitas atau surat keterangan usaha dari kelurahan. Sepanjang tim verifikasi pusat menyatakan layak maka bisa mendapatkan bantuan," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait