#refleksi#media#pers

Banjir Informasi

Banjir Informasi
Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post. (DOK)


KETUA Dewan Pers Profesor Moh Nuh berpesan kepada masyarakat pers di tengah era digitalisasi, supaya media massa tetap mapan, memberikan warna untuk kehidupan bangsa. Pesannya adalah penguatan sesama komunitas jurnalis, mengikis kemiskinan, serta transformasi digital.

Pesan itu disampaikan Nuh dalam acara ramah tamah bersama pemimpin redaksi dan organisasi pers di Kota Bandar Lampung, Selasa (23/10). Suka tidak suka, mau tidak mau, di tengah disrupsi media cetak–silaturahmi sesama insan media menjadikan kekuatan. “Saat ini, arti ‘kita’ lebih penting dibandingkan arti ‘saya’. Maka itu, komunitas pers harus bersatu,” jelasnya.

Apalagi dalam melakukan transformasi digital–masyarakat pers harus bersatu–kolaborasi. Jika transformasi itu dilakukan sendiri-sendiri, biaya yang akan dikeluarkan sangat besar. Media massa harus belajar banyak dari media seperti di negara Singapura, The Straits Times.

Pada era digitalisasi ini, koran terkemuka di Negeri Kepala Singa itu dipaksa melakukan transformasi. Medianya tetap terbit dalam bentuk cetak, juga dalam format digital. Termasuk awak redaksinya menghadapi tantangan baru. Karya jurnalistiknya pun disalurkan dalam multiplatform.

Semua negara menghadapi masalah yang sama. Penerimaan iklan media massa turun sangat drastis. Negara menyelamatkan media dari serangan disrupsi. Negara hadir karena media berfungsi sebagai pemberi informasi, mengedukasi, serta menghibur para pembaca, penonton juga pendengar.

Apa yang disampaikan Prof Nuh tadi, ada perubahan besar yang membuat media massa sulit menjalankan perannya jika tidak berkolaborasi. Hari ini, turun drastisnya penerimaan kue iklan karena digerogoti media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Google. Lalu, perhatian pembaca saat ini juga tersedot media daring. Gratis lagi.

Tidak bisa dimungkiri, kebiasaan membaca generasi milenial berubah dari mendapat informasi melalui media cetak ke media sosial. Semua diperoleh secara cuma-cuma. Bahkan, mereka pun memiliki kemampuan menulis berita, lalu mem-posting-nya di media sosial. Konyolnya lagi, media massa tidak malu-malu mengutip posting-an tokoh di media sosial. Renungkan!

Di Negeri Matahari Terbit, Jepang, melarang keras kepemilikan asing dalam industri media di negara tersebut. Mengapa? Sebab, mereka menyadari peran strategis sebuah media. Media yang berkualitas, profesional, dan kredibel sangat dibutuhkan untuk ikut menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan pada akhirnya perekat—soliditas sebuah negara.

Untuk merawat keberlangsungan hidup media, masyarakat pers menagih hasil Konvensi Nasional Media Massa pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Dewan Pers bersama media massa nasional membahas regulasi hak cipta jurnalistik pada platform digital–media sosial, seperti Instagram, Google, Facebook, dan YouTube.

Sudah saatnya negara hadir menjaga keberlangsungan media nasional dari ancaman monopoli platform digital besar itu. Dewan Pers bersama media sustainabelity transform menerjemahkan regulasi tentang publisher right (hak penerbit/cipta) yang ada di negara Amerika Serikat, Eropa, dan Australia.

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan keberadaan hak cipta sangat penting bagi industri media. Regulasi yang mengatur hak publisher dengan konten jurnalistik yang didisposisikan melalui platform digital, baik mesin pencari maupun media sosial.

***

Para pemain media, patut merenungkan bahwa latar belakang munculnya publisher right itu karena monopoli global hingga 56% dari belanja iklan. Ini hanya dikuasai tiga perusahaan besar, yakni Google, Facebook, dan Amazon. Sisanya, 44% belanja iklan diperebutkan puluhan ribu media massa cetak, radio, televisi, dan e-commerce lokal di berbagai negara.

Di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat, senat kongresnya menilai pengaruh perusahaan besar tersebut bisa berdampak pada arah politik suatu negara. Sehingga negara adidaya itu memberlakukan regulasi yang membatasi sepak terjang perusahaan raksasa teknologi tadi.

Kini, masyarakat pers di Indonesia menunggu hadirnya regulasi seperti yang diterapkan di negara-negara maju tersebut. Perusahaan berbasis media sosial itu mengeruk menang banyak dari perusahaan pers. Karya jurnalistik yang di-posting, tidak terlepas dari keringat perusahaan pers yang menaunginya.

Karya jurnalistik hadir melalui proses panjang seperti membuat rencana, melaporkan, menulis, mengedit. Kerja cerdas itu menghasilkan karya yang apik. Artinya, karya jurnalistik itu merupakan milik media nasional yang sudah terdaftar secara hukum dan mematuhi kode etik jurnalistik.

Media massa yang terverifikasi Dewan Pers juga sangat patuh terhadap peraturan perundang-undangan seperti membayar pajak. Publik membaca karya jurnalistik itu bukan di platform media. Justru di mesin pencari atau media sosial–menggerus nasib pers negeri ini. Mereka sama sekali tidak membayar pajak, serta tidak tunduk terhadap peraturan di Indonesia.

Lalu perlu dipertanyakan para pemasang iklan di media sosial? Ternyata merekalah yang menjadi pengemplang pajak sejatinya. Belum lagi di media sosial tumbuh subur dan menjamur berita bohong. Ini pula yang membuat persoalan baru, sehingga negara harus hadir menyetopnya.

Inilah bedanya antara media sosial dan media arus utama. Media sosial tempat bersemainya berita bohong. Sedangkan media arus utama harus menjaga standar mutu konten meliputi akurasi data serta etik jurnalis untuk mencerdaskan anak bangsa.

Itu mengapa Ketua Dewan Pers mengingatkan para jurnalis untuk bersatu menghadapi transformasi digital yang salah satunya dihasilkan media sosial. Sebab, karya jurnalistik itulah yang mencerdaskan anak bangsa. Dahulu, publik membutuhkan informasi. Kini, publik dibanjiri informasi dari berbagai platform media.

Apalagi para jurnalis lalai membangun penguatan sesama komunitas pers dari berbagai platform. Ini awal tergerusnya kebebasan pers di era digital karena informasi banjir berlimpah membuat kegamangan. Mereka gamang dengan kerja jurnalistik yang nyata dan kerja jurnalistik yang tanpa makna.

Sebut saja informasi yang bias dengan berita bohong baik di media sosial maupun media massa “kuning”. Seperti berita yang keluar dari substansi–tidak beretika jurnalistik. Informasi yang disajikan semata menonjolkan sensasi, cabul, gombal, bohong, fitnah, serta jauh dari fakta kebenaran. Hanya untuk menaikan rating.

Di tengah hiruk-pikuk derasnya informasi, kebebasan berpendapat di ruang publik, menjaga kemerdekaan pers, serta transformasi digital itu, Dewan Pers terus berkomitmen melindungi pers dalam berbagai bentuk, produk jurnalistik. Tentunya, perusahaan pers yang sudah terverifikasi serta wartawan yang berstandar kompetensi akan dibela di ruang sidang pengadilan.  ***

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait