#baksosony#kpk#tappingbox

Bakso Sony Timbang Opsi Selain Tapping Box

Bakso Sony Timbang Opsi Selain <i>Tapping Box</i>
Petugas TP4D Kota Bandar Lampung menyegel gerai Bakso Sony di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal, Senin, 20 September 2021. Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Manajemen Bakso Sony mengaku akan segera membahas penggunaan alat perekaman transaksi (cash register) selain tapping box. Hal ini mengacu saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membolehkan pemakaian alat selain yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung asalkan data tersebut bisa tersampaikan secara riil.

"Kami akan bicarakan terkait tanggapan KPK perihal penggunaan dua cash register tersebut," ujar kuasa hukum Bakso Sony, Dedi Setiadi, Jumat, 1 Oktober 2021. 

Baca: KPK Dukung Penutupan Bakso Sony

 

Manajemen Bakso Sony juga melaporkan polemik pajak yang berujung penutupan seluruh gerai itu ke Kantor Staf Presiden (KSP). Hanya saja, belum ada kelanjutan secara pasti.

"Kami masih menunggu. Belum ada jawaban dari KSP," ungkap dia.

Dedy pun menjelaskan belum melaporkan polemik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana yang pernah direncanakan sebelumnya.  

"PTUN itu terakhir. Kami masih akan mediasi," katanya. 

Dia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan atau keputusan untuk menandatangani pakta integritas penggunaan tapping box yang disodorkan Pemkot.

"Itu juga kami masih berunding, masih diskusi," katanya.  

Dedy menyebut, pihak Bakso Sony secara rutin menyetorkan pajak senilai Rp150 juta. Itu pun belum termasuk pajak yang harus disetorkan ke pemerintah pusat.  

"Kan beda pajak tahunan  ke pusat, tidak bisa diakumulasikan dengan pajak bulanan daerah. Karena di sana ada produk frozen food selain bakso yang dimakan ditempat. Sampai hari ini kami tidak tahu berapa yang harus dibayarkan per bulan," ungkapnya. 

Manajemen Bakso Sony, kata Dedy, masih menunggu jadwal pemanggilan kembali oleh Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan jawaban perihal penandatanganan pakta integritas. 

"Rencana kami menunggu diundang lagi oleh Pemkot, ya kalau diundang kami datang," ujar dia.  

Sebelumnya diberitakan, Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK, Nana Mulyana menegaskan, pihaknya memperbolehkan penggunaan selain tapping box asal dalam penyampaian laporan sesuai tanpa rekayasa.

"Boleh, bebas, selama itu berbasis aplikasi dan Pemkot mendapatkan laporan secara real time," ujar dia.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait