#BERITALAMPUNG#OMBUDSMAN#PELAYANAN

Ombudsman Awasi Pelayanan Publik hingga ke Desa

Ombudsman Awasi Pelayanan Publik hingga ke Desa
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Upi Fitriyanti, saat diklat bersama ASN beberapa waktu lalu. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik prima dari instansi publik termasuk pelayanan bagi masyarakat desa. Sebab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Upi Fitriyanti, mengatakan untuk melakukan pengawasan tersebut, maka pihaknya akan melakukan program Ombudsman Masuk Desa. Dengan adanya program tersebut, masyarakat menjadi lebih mengenal pelayanan publik. Dengan demikian, dapat turut aktif dalam mengawasi pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

"Rencananya pada 17 dan 18 Maret di Pekon Jati Agung dan Pekon Tulungagung, kita melakukan program Ombudsman Masuk Desa," katanya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Maret 2021.


Ia menjelaskan berdasarkan data laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tiap tahunnya selalu didominasi oleh warga Kota Bandar Lampung. Pada 2020, sebanyak 46,7% pelapor adalah warga Bandar Lampung. Itulah salah satu latar belakang Ombudsman RI Perwakilan Lampung membentuk program Ombudsman Masuk Desa.


Ombudsman Lampung menargetkan tahun ini membuat program ke desa/kelurahan untuk mengenalkan dan mendekatkan pelayanan Ombudsman kepada masyarakat. Program tersebut diharapkan nantinya dapat menambah jumlah wilayah masyarakat yang menyampaikan laporan ke Ombudsman, sehingga tidak hanya didominasi oleh masyarakat dari Bandar Lampung saja. Tujuan program ini juga memberikan pembinaan pengelolaan pengaduan pada pemerintah desa/kelurahan.

Selain itu, pihaknya mengenalkan Ombudsman kepada masyarakat dan pemerintah desa, menerima pelayanan konsultasi dan laporan tentang pelayanan publik, dan diskusi dengan pemerintah terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menurutnya, jika di desa/kelurahan lain banyak warga mengalami pelayanan publik buruk, pemerintah desa/kelurahan dapat membuat program Ombudsman Masuk Desa ini sebagai program pemberdayaan masyarakat. Upi mencontohkan penundaan berlarut dalam penerbitan sertifikat tanah, kesulitan mendapatkan bantuan sosial, dan lain sebagainya.


"Kami yakin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah begitu dekat dalam memberikan pelayanan. Salah satunya karena setiap keluhan pelayanan publik," ujarnya. 


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait