#sengketa#tanah

Aturan dan Pendataan Lemah Sebabkan Maraknya Mafia Tanah

Aturan dan Pendataan Lemah Sebabkan Maraknya Mafia Tanah
Sertifikat tanah. Antara/Umarul Faruq


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung membeberkan penyebab lahirnya konflik tanah antara lain karena luasan tanah yang tidak bisa bertambah, penguasaan ilegal, perubahan peta gambar, hingga perubahan wilayah administratif. 

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Sukandar, melaporkan, dari 285 kasus tanah pada 2020, sebanyak 198 kasus bisa diselesaikan. Begitu juga hingga Maret 2021, tercatat sudah ada 11 kasus dan enam di antaranya selesai. 

"Polisi bertindak berdasarkan dengan delik yang ada. Dengan laporan, misalnya, dengan Perpu No 51/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Perpu ini lebih ke tindak pidana ringan, biasanya ke pendudukan lahan, seperti ada lahan kemudian ditanami," jelas Sukandar, dalam diskusi publik bertema 'Menakar Kinerja Satgas Mafia Tanah di Lampung' yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) 98, Jumat, 12 Maret 2021. 

Selanjutnya, kepolisian juga menerapkan Pasal 385 KUHP. Biasanya, kata Sukandar, aturan ini untuk menengahi konflik penyerobotan, penjualan, gadai, jaminan, dan sejenisnya. 

Polda juga mengingatkan agar masyarakat yang hendak melaporkan kasus diharap bisa memenuhi SOP pertanahan secara lengkap. Pelapor harus memiliki legal standing (alas hak) yang asli. 

"Menangani kasus tanah harus dengan teliti dan jeli," kata dia.

Untuk kasus pemalsuan, bisa dengan menyediakan pembanding untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sedangkan kasus penyerobotan, butuh penentuan dua alat bukti terlebih dahulu.

"Pembading harus lima tahun sebelum dan sesudah. Bukan tanda tangan saat ini," katanya.

Sementara itu, Kasi Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN), Endi Purnomo, mengaku telah menertibkan mafia tanah dengan melakukan kerja sama dengan Polda Lampung. Ia mengatakan, Satgas Mafia Tanah Provinsi Lampung memiliki tugas berat. 

Dia menjelaskan, beberapa kelemahan yang melanggengkan adanya mafia tanah adalah belum diaturnya perkara kejahatan pertanahan secara lengkap dalam KUHP. Kelemahan berikutnya adalah beban sikap kehati-hatian penyidik karena ada hak keperdataan yang melekat pada tanah.

Akademisi hukum Universitas Lampung (Unila), Budiono, mengatakan, kendala lain yang ditemui dalam persoalan tanah adalah adanya permasalahan pendataan dan administrasi di institusi BPN. Di banyak perkara, masing-masing pihak bersengketa ternyata sama-sama memiliki alas hak.

"Tak mungkin keluar dokumen asli tapi palsu tanpa kewenangan atau kekuasaan yang memfasilitasinya," katanya 

Menurut Budiono, Satgas semestinya bekerja hanya dalam penindakan kasus. Tapi juga dalam tahap mengidentifikasi dan menginvetarisir permasalahan tanah kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat.

"Bukan hanya bentuk Satgas tangkap orang yang melakukan pemalsuan segala macam, tapi harus ada dikeluarkan peraturan yang konkret," katanya.

Budiono mengatakan, harus ada komitmen dari pemerintah pusat. BPN perlu didukung dengan anggaran yang layak agar bisa menyelesaikan masalah-masalah dokumentasi dan administrasi pertanahan.

"Satgas ini harus memberi masukan ke pemerintah, bukan ujug-ujug digital, ujug-ujug online," paparnya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait