ASN Pesibar Diingatkan Jaga Netralitas

Krui (Lampost.co) -- Ketua Bawaslu Pesisir Barat (Pesibar), Heri Kiswanto, mengatakan ASN sangat rentan dimobilisasi terjadi dalam Pemilu 2024. 

“Kami lebih menekankan pencegahan atas keterlibatan ASN. Kami minta kawan-kawan ASN untuk tidak menggunakan kewenangan, kekuasaan, atau lainnya untuk menjaga netralitas,” kata Heri, Senin, 20 Februari 2023.

Dia menilai, ASN yang memiliki hak pilih tetap tidak dibolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon atau partai. “Hal itu dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ujar Heri. 

Menurutnya, ASN berbeda dengan masyarakat biasa karena memiliki sumpah jabatan untuk netral dalam pemilu dan pilkada. Hal itu membuat ASN memiliki keterbatasan dalam kehidupan politik karena wajib menjaga netralitas dan tidak memihak. 

"Tidak ada ASN setelah jam kantor, pulang tidak menjadi ASN lagi. Jadi sumpah jabatannya melekat sepanjang waktu," kata dia.

Apalagi, ASN memiliki tugas mengelola anggaran yang berhubungan penyelenggaraan pemilihan. Hal itu juga berlaku bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

Untuk itu, kerawanan tersebut harus diantisipasi sejak dini dengan mengoptimalkan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN. Dia juga mengingatkan ASN untuk berhati-hati dalam bermedia sosial dan menjaga suasana politik pada Pemilu 2024. 

“Sosialisasi harus masif agar ASN paham dan benar-benar mengetahui aturan serta dampak yang akan terjadi jika memang dilakukan,” kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan