lambarinspektoratASNkorupsi

ASN Lambar Berdemo Dipanggil Inspektorat

ASN Lambar Berdemo Dipanggil Inspektorat
lampost.co/Eliyah


LIWA (Lampost.co) -- Kepala Inspektorat Lampung Barat, Nukman melayangkan surat pemanggilan mantan Penjabat (Pj) Peratin Pajaragung, Belalau, Sahferi. 

Panggilan itu untuk memintai keterangan aparatur sipil negara tersebut yang ikut berdemo di Kejaksaan Tinggi dua pekan lalu. Namun, dalam panggilan tersebut Sahferi tidak memenuhinya.

Untuk itu, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan kedua dalam waktu dekat. "Yang bersangkutan seharusnya dipanggil pada Selasa pekan lalu, tetapi tidak hadir," kata Nukman, Rabu, 2 Desember 2020.

Ia menjelaskan, pemanggilan itu akan memintai keterangan ASN tersebut terkait adanya demonstrasi di Kejati dua Minggu lalu. Panggilan tersebut diperlukan karena dianggap melakukan pelanggaran. Sebab, jika ASN terdapat masalah maka sepatutnya melapor kepada atasan.

"Jika ada permasalahan, seharusnya melapor ke Camat atau Bupati, bukan menggelar demo. Makanya saya sangat menyesalkan," ujarnya.

Untuk itu Bupati memerintahkan Inspektorat atau Badan Kepegawaian untuk menangani permasalahan yang dialaminya.

Dia menilai pernyataan Sahferi yang mengaku jika dirinya tidak merasa telah merugikan negara hanya sebagai alasan. Sebab, yang bersangkutan tidak mau menggantinya karena uangnya habis terpakai.

Hasil pemeriksaan tim Inspektorat terhadap dana desa yang dikelolanya sudah jelas ada kerugian negara sebesar Rp313 juta pada 2019. Atas kerugian itu, Inspektorat juga meminta agar yang bersangkutan mengganti rugi, namun belum diindahkan.

Menurutnya, pihaknya sudah dua kali memberikan kesempatan untuk mengembalikanya namun yang bersangkutan belum juga menyetorkan kerugian negara itu, baik ke kas daerah maupun ke rekening kas pekon Pajaragung Kecamatan Belalau.

Kesempatan itu diberikan mulai 22 Juni 2020 selama 30 hari kerja ditambah hingga 17 September lalu juga selama 30 hari kerja namun tidak ada niat baiknya.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan mantan Pj peratin yaitu Sahferi itu yakni menyetorkan pajak PPh, PPN dan pajak daerah ke kas umum negara dan kas umum daerah, baik yang dipungut maupun belum dipungut sebesar Rp50 juta lebih. 

Kemudian mengembalikan dana desa sebesar Rp262 juta ke rekening kas Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau.  “Jadi jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan Sahferi itu totalnya yaitu sebesar Rp313 juta lebih,” kata dia.

Kerugian negara itu didapati berdasarkan hasil pemeriksaan tim yaitu terdapat indikasi kelebihan pembayaran upah pekerja dan kelebihan pembayaran semen. Lalu pajak PPN, PPh dan pajak daerah pada pengeluaran Januari-Juni dan Juli-Desember 2019 yang juga belum disetor.

Kemudian terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dan honor tim pendamping pekon tidak dibayarkan padahal uangnya sudah dicairkan.

Kemudian Sahferi juga diindikasikan menerima gaji ganda dari sebagai PNS dan Siltap Pj Peratin bulan Mei-Juni 2019 dan Juli-Desember 2019.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait